- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo menyatakan pembahasan Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dalam salah satu poinnya menetapkan gubernur akan dipilih DPRD setempat, tak lagi langsung oleh rakyat pemilih, masih jauh dari selesai.
“Ini belum sampai mana-mana. Kami masih tahap bertanya dan menerima masukan dari banyak pihak, termasuk lintas daerah dan para pakar,” kata Ganjar kepada VIVAnews, Selasa 25 September 2012. Fraksi-fraksi di DPR bahkan belum memasukkan rincian pandangannya terkait RUU Pilkada ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah.
RUU ini, menurut Ganjar, bahkan belum dimasukkan ke Badan Legislasi DPR. Saat ini pembahasannya bersama pemerintah masih dilakukan di Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, dan kepemiluan.
Ganjar menjelaskan masih banyak masalah yang belum terjawab dalam RUU Pilkada, misalnya apabila pemilihan gubernur diserahkan ke DPRD, bagaimana dengan nasib calon independen yang tidak maju dari partai politik.
“Artinya juga, di DKI Jakarta tak akan ada pemilu lagi untuk memilih gubernur. Itu bagaimana? Jadi pembahasan RUU ini masih panjang,” kata politisi PDIP yang hendak maju di Pilkada Jawa Tengah itu.
Sikap dan posisi fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pilkada pun dinilai Ganjar belum jelas. Sebelumnya pada pandangan awal fraksi Juni 2012, pilkada tak langsung di tingkat provinsi mendapat dukungan dari Fraksi Demokrat dan Gerindra, sedangkan Fraksi PDIP, PAN, PPP, PKB, dan Hanura sepakat menolak opsi itu. Dua fraksi lainnya, Golkar dan PKS, meminta opsi itu dikaji ulang.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada, menyambut baik usul pilkada tak langsung itu. Pilkada tak langsung ia nilai akan menghemat biaya politik. “Kalau sudah melalui DPRD, biayanya pasti murah karena calon tidak perlu kampanye lagi. Cukup menyampaikan visi dan misi di DPRD,” ujar Gamawan.
Heru Budi Bakal Tingkatkan Pengawasan Buntut Kasatpel Numpang Mobil Dishub ke Puncak
Kasatpel yang numpang mobil dishub tersebut telah disanksi.
