- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan anggaran perjalanan dinas untuk kementerian/lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 dipangkas 30-40 persen dari yang diusulkan sekitar Rp21 triliun. Anggaran pemangkasan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan program prorakyat lainnya.
Hal itu disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie usai rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Badan Anggaran DPR, Senin 24 September 2012 siang ini. Rapat diikuti Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Anis Matta, Taufik Kurniawan, dan Pramono Anung, serta pimpinan Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit dan Tamsil Linrung.
"Kami usahakan pengurangan 40 persen, tapi sedikit-dikitnya 30 persen. Akan ada penghematan antara Rp6 triliun sampai Rp8 triliun," kata Marzuki.
DPR juga usul untuk menurunkan alokasi anggaran untuk belanja barang kementerian/lembaga minimal 20 persen belanja barang, dialihkan ke pos belanja modal. "Menurunkan belanja barang sebesar 20 persen dan memindahkan ke belanja modal yang terkait program-program pro rakyat," kata Marzuki.
Tax Ratio Dinaikkan
Rapat konsultasi itu juga menyepakati cost recovery APBN 2013 sebesar US$15,5 miliar. Tax ratio dinaikkan dari 12,75 persen menjadi 12,87 persen.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supid menjelaskan, besaran angka cost recovery dan tax ratio sudah disampaikan ke Kementerian/Lembaga. Sementara, pemotongan anggaran biaya perjalanan baru akan disampaikan dalam lobi.
"Yang sudah selesai baru tax ratio dan cost recovery. Untuk perjalanan dinas dan belanja barang baru lobi. DPR akan sekeras mungkin mengurangi perjalanan dinas," kata Ahmadi.
Menurutnya, lobi sudah dilakukan dengan Menteri Keuangan. "Dari posisi lobi, semua sangat memahami keadaan itu. Mudah-mudahan hari Rabu sudah ke luar," ujarnya.
DPR sebagai lembaga politik mengupayakan pemotongan anggaran perjalanan dinas itu karena aspirasi masyarakat begitu kuat. "Gugatan tentang perjalanan dinas baik di DPR dan kementerian. Bahkan ada yang mengatakan mubazir. Bahkan BPK mengatakan mubazir. Kami pun sadar tidak bisa dari pihak DPR sendiri tapi dengan pemerintah," ujarnya. (umi)
Menlu Retno Disarankan Segera Kontak Iran Agar Tidak Serang Balik Israel
Guru Besar Hukum Internasional (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi segera menghubungi Menlu Iran.
