- VIVAnews/Daru Waskita
VIVAnews - Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rapat Daerah (DPRD) muncul dalam Munas Nahdlatul Ulama 2012. Munculnya wacana ini, menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Priyo Budi Santoso akibat adanya keresahan dari kalangan ulama.
Priyo menjelaskan, para ulama memiliki kerisauan bahwa ada sesuatu yang salah dalam penerapan sistem demokrasi secara langsung. Pasalnya, Pilkada secara langsung mengakibatkan gesekan dari berbagai kalangan, selain adanya politik uang.
"Pilkada langsung mengakibatkan harga yang sangat mahal, sosial seperti gesekan," kata Priyo di Gedung DPR, Senin 17 September 2012.
Meski demikian, perlu adanya kajian secara mendalam jika pilkada tidak dilakukan secara langsung. "Hanya formula seperti apa apakah langsung oleh DPRD atau presiden punya kewenangan seperti apa. Semua formula akan kita formulasikan," lanjutnya.
"Untuk tahap awal yang paling mungkin adalah pemilihan gubernur karena esensi otonomi daerah yang kita cari formulasi tetapnya. Kalau gubernur sudah ke arah itu bisa dilakukan. Tidak menyalahi UUD."
Secara garis besar, Priyo mengaku mendukung secara penuh jika Pilkada dilakukan tidak langsung oleh rakyat. "Kali ini harus saya acungkan dua jempol. Mereka dengan kearifannya merangsek pada hal yang selama ini mereka tidak pernah contoh," kata dia.
Priyo juga membantah, jika pilkada dilakukan tidak langsung merupakan sebuah kemunduran demokrasi. "Saya rasa enggak. Dalam sebuah demokrasi tidak serta serba langsung menjadi elok. Kita lihat di AS tidak seperti kita. Kita harus menimbang risiko sosial," kata dia.
Sebelumnya, rekomendasi agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, disepakati dalam rapat Komisi bahtsul masail Ad-Diniyah al-Maudlu’iyah yang membahas isu-isu tematik kontemporer.
Menurut Khatib Aam PBNU, KH Malik Madany, Pilkada secara langsung yang ditetapkan pemerintah melalui UU No 33 tahun 2004 menyebabkan money politics merebak di masyarakat. Masyarakat menerima politik uang dinilai sudah menjadi barang yang lumrah.
Selain itu, pilkada selalu mengeluarkan biaya yang tinggi, baik dari pemerintah maupun dari para calon. Persoalan ketiga, tidak sedikit pilkada yang menyebabkan konflik horizontal di antara pendukung.
Utang Luar Negeri RI Februari 2024 Naik Jadi US$407,3 MIliar, Ini Penyebabnya
Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 sebesar US$407,3 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan US$1,6 miliar dari Januari 2024.
