VIVAnews – Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menyatakan, politisasi isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dapat menjadi ancaman serius bagi upaya mewujudkan demokrasi.
Padahal, sambung Siti, demokrasi memunculkan pluralitas di mana rakyat sebagai warga negara dijamin hak politiknya oleh konstitusi untuk memilih dan dipilih. Sejalan dengan itu, nilai-nilai kebangsaan tentang Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan warga untuk hidup berdampingan dengan toleransi dan saling menghormati satu sama lain.
“Masyarakat dan elitnya seharusnya bisa menghormati perbedaan. Nilai toleransi inilah yang menjaga keharmonisan kehidupan dalam masyarakat,” ujar Siti di Jakarta, Sabtu 11 Agustus 2012.
Namun, yang terjadi saat ini, kata dia, Pilkada sebagai bagian dari proses demokratisasi lokal justru mengalami distorsi karena ulah para elit yang tidak mendorong proses demokrasi.
Salah satu upaya menyimpangkan tujuan pilkada itu adalah dengan menonjolkan isu SARA. Rasionalitas politik pun diinterupsi oleh aktivitas yang menghalalkan segala cara. “Oportunisme telah menggerus nilai-nilai kesantunan, moral, dan keberadaban,” kata Siti.
Siti menyesalkan fenomena isu SARA yang tampak dipolitisasi dalam putaran kedua pilkada DKI Jakarta. “Apakah isu SARA satu-satunya cara untuk memenangkan kandidat?” kata dia.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa masalah SARA merupakan isu sensitif. Bila tidak dikelola dengan baik, maka akan memunculkan konflik. “Penggunaan isu SARA merupakan bagian dari politik pecah belah,” ucap Siti.
Seharusnya putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dimanfaatkan penuh untuk kampanye yang diisi oleh sosialisasi visi, misi, dan program, demi mencerdaskan pemilih.
Oleh karena itu Siti meminta agar berbagai komunitas di Jakarta mendeklarasikan tiga hal menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI 20 September 2012. “Deklarasikan bahwa masyarakat ingin pilkada damai, pilkada tanpa politik uang, dan pilkada tanpa politisasi isu SARA,” kata dia.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Ramdansyah, telah meminta kedua pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan isu SARA yang kian meresahkan warga. “Supaya isu ini tidak terus muncul sampai Salat Ied dan pemungutan suara putaran kedua,” ujar dia.
Tiga BUMN Ini Kolaborasi Perluas Layanan Pengujian Berstandar Internasional
Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey melalui tiga entitasnya memperluas layanan laboratorium pengujian berstandar internasional.
