- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II diminta untuk peka terhadap teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepekaan dari para menteri sangat diperlukan untuk menangkap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Presiden.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefuddin di gedung DPR, Jumat 20 Juli 2012. "Kalau dengan sinyal-sinyal seperti itu ternyata tidak ada perubahan, Presiden harus lebih tegas," kata Lukman.
Menurut dia, Presiden bisa bertindak tegas bila menteri-menterinya terlalu mengganggu ritme roda kabinet dan pemerintah. Sebagai seorang kepala negara, Presiden SBY tahu kewenangan dan hak-haknya untuk mempertahankan atau memberhentikan para "pembantunya".
"Itu mutlak ada di tangan Presiden untuk dipertahankan atau diberhentikan. Presiden harus tegas mengganti menteri-menteri yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harapannya," kata Wakil Ketua MPR ini.
Luqman sendiri enggan menebak-nebak siapa menteri yang terlalu sibuk mengurusi partai. "Saya tidak tahu. Yang tahu itu kan Pak SBY yang langsung bisa menilai," kata dia.
Semalam, Presiden SBY memberi opsi pada menteri-menteri dari partai politik: Tetap di pemerintahan atau kerja politik. "Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol manapun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri," kata Presiden SBY.
Alasan Kejaksaan Agung Izinkan 5 Smelter Timah Tetap Beroperasi Meski Disita
Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan agar smelter timah dari lima perusahaan bisa tetap beroperasi walau sudah disita terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas t
