- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada kongkalikong antara Pemerintah - DPR terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden pun disarankan melaporkan hal itu ke penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di gedung DPR, Jumat, 20 Juli 2012, mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, lanjutnya, hal yang disebut Presiden jangan hanya berhenti pada tingkat pengetahuan presiden saja tapi bisa ditindaklanjuti, diverifikasi, dan diklarifikasi. "Apakah yang beliau ketahui itu benar-benar terjadi atau sekedar rumor atau isu," kata Lukman.
Sementara Ketua DPR, Marzuki Alie tak menampik indikasi tersebut. Ia mengaku sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. "Ya tanpa kongkalikong, (pembahasan APBN) sulit bisa jalan," kata Marzuki dalam pesan singkat kepada VIVA.co.id.
Legislatif, tambah Lukman, tidak akan membiarkan jika memang ada anggota yang terlibat dalam kongkalikong itu. "Itu yang harus kita cegah dan hindari. Kalau benar-benar ada harus dibawa ke proses hukum, tidak bisa ada pembiaran," tegasnya.
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
