- ANTARA/Ujang Zaelani
VIVAnews - Partai Demokrat mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus yang membelit anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Siti Hartati Murdaya. Partai akan bertindak tegas bila memang yang bersangkutan terbukti terlibat.
Tetapi apakah tindakan tegas partai itu bisa sampai dengan pemecatan kepada Hartati Murdaya? "Oh iya dong. Kalau memang terbukti," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syariefuddin Hasan usai mengikuti rapat Fraksi Demokrat di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012.
Menurut politisi yang biasa disapa Syarief Hasan ini, Partai Demokrat tidak akan menghalang-halangi atau mengintervensi kasus dugaan suap yang menyeret nama Hartati Murdaya. Bagi Demokrat, Hartati sebelum bergabung dengan partai memang sudah berprofesi sebagai pengusaha.
Jadi, Partai Demokrat tidak memiliki kaitan apapun dengan aktivitas usaha Hartati Murdaya. "Sepak terjang usaha dia di luar sepengetahuan Partai Demokrat," kata politisi yang juga Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini.
Syarief juga yakin, publik mengetahui bahwa kiprah Hartati Murdaya diawali sebagai seorang pengusaha. "Silakan diproses," kata Syarief yang juga anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini.
Perusahaan perkebunan milik Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantation, tersandung masalah. Perusahaan itu diduga menyuap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, untuk proses izin Hak Guna Usaha (HGU). Hartati sendiri sudah dicegah KPK selama 6 bulan.
Juru Bicara Hartati Murdaya, M. Al Khadziq, mengatakan perusahaan ini telah beroperasi di Buol sejak tahun 1995. PT Hardaya Inti Plantation saat ini tidak sedang membuka lahan perkebunan baru atau memperluas lahan perkebunannya. Al Khadziq membantah perusahaan itu menyuap Bupati Buol.
"Sehingga terlalu naif jika PT. Hardaya Inti Plantation dikatakan berniat melakukan suap senilai miliaran hanya untuk mendapat surat rekomendasi HGU yang sesungguhnya tidak memiliki nilai signifikan itu," kata Al Khadziq. (umi)
PBB Tentukan Calon Kepala Daerah yang Diusung di Pilkada 2024
Partai Bulan Bintang (PBB) bakal memutuskan siapa calon yang diusung mengahadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Keputusan dibahas pada Musyawarah Dewan.
