KPU Diminta Perbaiki Daftar Pemilih Tetap

VIVAnews - Mantan kandidat Wakil Gubernur Jawa Timur, Mudjiono menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum agar memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Alasannya daftar pemilih yang ada sekarang dinilai menyimpan masalah sehingga bila tetap digunakan di pemilihan umum beresiko mengundang gugatan di tengah jalan.

Dukcapil Jakarta Sebut 8,3 Juta Warga Akan Ganti KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ

"Pelajaran dari Pilkada Jawa Timur 2008 yang ketua KPU-nya jadi tersangka dugaan DPT palsu," kata Mudjiono di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin 23 Februari 2009.

Di Pilkada Jawa Timur, kata Mudjiono, kasus DPT bermasalah ditemukan di sejumlah daerah. Di antaranya Sampang dan Bangkalan, Madura.
Menurut catatan Mudjiono, di daerah itu, ditemukan 225.848 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama. Kemudian, ditemukan 12.224 NIK dan nama warga yang sama. Bahkan ada 10.844 NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama.

KSAD Tegaskan TNI AD Tegak Lurus Selama Masa Transisi Kepimpinan Presiden Jokowi

Chairul Anam, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang datang bersama  Mudjiono menambahkan sukses tidaknya pemilihan, tergantung dari kesiapan DPT. Itu sebabnya, bila masih terdapat masalah dengan daftar itu harus diubah lebih dulu.

"Kalau palsu, hasilnya palsu jangan bergantung sama Perppu,” kata Anam didampingi Idham Chalid, Sekretaris PKNU.

PDIP Tak Mau Pusing Mikirin Jokowi dan Gibran yang 'Bakar' Rumahnya Sendiri
[dok. Humas PT BUMI Resources Tbk]

Bumi Resources Masuk 7 Perusahaan Wajib Pajak Terbaik versi DJP Kemenkeu

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil meraih penghargaan sebagai Perusahaan Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar ke negara tahun 2023.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024