VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan menilai kasus upah pungut pajak DKI Jakarta yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi, kental dengan nuansa politik.
Ia mengatakan upah pungut pajak itu sudah terjadi sejak tahun 1970-an. "Kasus ini kental politiknya. Sekarang ini sudah mengarah kepada perorangan," ujarnya di kediamannya di Bandung, kemarin.
Meski pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, namun ia menolak dikatakan terlibat dalam kasus itu. "Kalau ketua dewannya salah, bukan berarti wakil ketuanya salah," tukasnya. Achmad menjabat sebagai wakil ketua dewan sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jawa Barat.
Menurutnya, anggota dewan itu mandiri tidak seperti birokrasi. "Kalau birokrasi kan ada atasan dan bawahan," tambahnya.
Ia juga mengatakan tidak takut diperiksa KPK, "karena sudah saya cek tidak ada aliran dana ke saya." Sehingga, ia menilai dirinya tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini.
Laporan: Sigit Zulmunir |Bandung
Nurul Ghufron Disesak Mundur karena Kembali Bikin KPK Gaduh
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyayangkan internal KPK kembali gaduh akibat sikap Wakil Ketua Nurul Ghufron yang melaporkan an
