- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi mengatakan partainya akan bekerja sama dengan Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau kebijakan Pemerintah pro terhadap pemilih dan sesuai dengan kepantingan rakyat," kata Ketua Umum Gerindra, Suhardi kepada VIVAnews, Jum'at 13 April 2012.
Saat ditanya apakah Gerindra akan berkoalisi dengan Demokrat, Suhardi menjawabnya diplomatis. "Kalau cocok, kita bisa bersama. Selama rakyat diuntungkan atas kebijakan tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Suhardi menyampaikan, partainya akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. "Kita akan tetap akan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak mementingkan rakyat. Seperti kenaikan harga BBM kita tetap menolak," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan partainya sedang membangun koalisi baru.
"Kami sedang membangun koalisi baru dengan partai lain, untuk membangun ekonomi kerakyatan. Hal ini harus dibangun dengan partai yang siap," ujar Martin tanpa menjelaskan lebih lanjut partai mana yang hendak menjadi mitra koalisi Gerindra.
Martin menambahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto berkali-kali bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan Pak Prabowo dekat dengan SBY. Itu sudah berkali-kali Pak Prabowo datang ke Cikeas," kata dia di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan, partainya lebih senang berkoalisi dengan Gerindra yang notabene bukan bagian dari pemerintah.
"Enak kalau punya sahabat seperti Gerindra. Kami sudah kapok jika partai yang mengaku sahabat tapi nafsunya tinggi banget," kata Ramadhan. (eh)
Siswi SMA Negeri 2 Maumere Dilarang Ikut Ujian Gegara Nunggak Rp50 Ribu
Dian, siswi SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak diperkenankan mengikuti ujian lantaran memiliki tunggakan uang sekolah
