POLITIK

SBY Akan Umumkan Nasib PKS

Presiden SBY juga akan menyampaikan soal nasib menteri PKS dalam kabinet.
Rabu, 4 April 2012
Oleh : Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila
SBY-Boediono bersama ketua umum partai koalisi

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Koalisi Sekretariat Gabungan sudah mengundang semua ketua umum partai koalisi minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). SBY segera menyampaikan keterangan resmi terkait nasib PKS di koalisi.

"Nanti statement akan disampaikan secara resmi, sampai saat ini saya belum bisa memberikan komentar mengenai keberadaan dan kelanjutan PKS di pemerintah," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 4 April 2012.

Tetapi, Julian tidak merinci kapan keterangan resmi dari Presiden SBY terkait koalisi akandisampaikan. Dalam pertemuan semalam, semua ketua umum partai koalisi hadir.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam akun twitter-nya @anasurbaningrum, mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Sekretaris Setgab Syarif Hasan usai rapat semalam di Cikeas mengatakan bahwa PKS melanggar etika koalisi. Tetapi, tidak disebutkan apa sanksi dari koalisi terhadap PKS.

Lalu, apakah keterangan resmi SBY nanti juga akan menyinggung soal nasib menteri-menteri PKS? Menurut Julian, Presiden SBY juga akan menyampaikan soal nasib menteri PKS dalam kabinet.

"Itu juga termasuk, bagaimana pun untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri sepenuhnya ada di presiden. Jadi saya kira kita mengetahui bapak presiden yang nanti akan memutuskan apakah nanti ada perombakan kabinet," kata Julian.

Mantan Presiden PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengaku selalu mengikuti arahan Presiden. Apakah PKS siap keluar dari partai koalisi Sekretariat Gabungan dan tak lagi berada dalam kabinet?

"Apa bedanya siap dengan tidak siap? Jadi itulah yang kita lihat, bahwa itu hak prerogatif Presiden. Artinya kewenangan itu berada di tangan Presiden," kata Tifatul Sembiring di Kantor Telkom, Jakarta, Rabu 4 April 2012. (sj)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found