- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi akan ditentukan dalam pertemuan antara Presiden Susilo bambang Yudhoyono di Cikeas, Selasa 3 April 2012. PKS dinilai telah sering mengambil sikap bertentangan dengan koalisi.
"Sudah berulang-ulang, sudah empat kali PKS keluar rel dan diluar kesepakatan," ujar Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto saat berbincang dengab VIVAnews. "Empat kali ini sudah luar biasa, perlu penyegaran."
Ketua DPP PAN bidang Politik itu mengatakan pertemuan ini kemungkinan besar akan membicarakan sanksi yang pantas untuk PKS karena sikapnya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Besar kemungkinan itu (sanksi) sangat kuat. Artinya, sikap partai koalisi harus ada rambu-rambu yang jelas. Kalau ada partai yang mau manisnya saja, sementara pahitnya tidak mau, inikan sudah salah. Bola sepenuhnya ada di tangan SBY," paparnya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu menjelaskan, sanksi untuk partai pembelot dalam koalisi Setgab beragam. Menurut dia, sanksi yang bisa dijatuhkan untuk PKS berupa pengurangan kursi di kabinet dan mengikhlaskan posisinya diluar koalisi.
"Peringatan sudah, pengurangan (jatah menteri) juga sudah. Ya bisa mengikhlaskan posisi menteri PKS diisi oleh profesional," ujar dia.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga juga mengatakan dalam pertemuan ini akan dibahas komposisi bari dalam koalisi. "Saya tidak bisa merinci agenda malam ini, selain menyatakan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk menemukan posisi baru yang disepakati bersama pasca voting yang meloloskan opsi kedua," kata Daniel.
Menko Polhukam Sebut 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan telah menggodok pembentukan satuan tugas (satgas) Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga.
