- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews – Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan berada di tangan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, melainkan di tangan DPR yang akan mengambil kata akhir apakah mereka bersepakat atau tidak untuk menerima usulan pemerintah soal kenaikan BBM.
“Presiden punya kewenangan mengusulkan kenaikan BBM, tapi keputusan ada di DPR,” tegas Pram di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 15 Maret 2012. Seperti diketahui, semalam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengumpulkan ketua-ketua partai koalisi di kediamannya di Cikeas guna membahas rencana kenaikan BBM.
Usai rapat itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan seluruh anggota partai koalisi bisa memahami opsi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, termasuk PKS yang selama ini menolak usul pemerintah tersebut. “Ada satu kesamaan pandangan soal ini,” kata Hatta optimis, Rabu malam, 14 Maret 2012, di Cikeas.
PDIP sendiri sebagai partai di luar koalisi pemerintah ikut memahami langkah pemerintah untuk menaikkan BBM itu. Namun mereka mengajukan catatan mengenai kompensasi yang hendak diberikan pemerintah kepada rakyat apabila harga BBM benar-benar dinaikkan.
“Kompensasi harus gamblang dan jelas. Penghematan anggaran Rp25 triliun dari pengurangan subsidi BBM jangan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai),” tegas Pram yang juga politisi PDIP.
Apabila kompensasi diberikan dalam bentuk BLT, maka partai-partai tertentu jelas akan diuntungkan, yaitu partai koalisi pemerintah. Untuk itu PDIP menyarankan agar anggaran penghematan BBM dialokasikan untuk pos-pos lain seperti efisiensi birokrasi. (sj)
Kendarai Sepeda Motor Baru, Pelajar SMA di Brebes Terlindas Truk
Rasa senang bisa memiliki sepeda motor baru untuk ke sekolah, justru berbuah petaka dialami Faizal Hadi Winata, seorang pelajar SMA Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah.
