- REUTERS/Jason Reed
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, solar dan bensin, tidak melulu soal fiskal.
Namun, ada masalah lain yang lebih penting. "Banyak yang tidak lengkap. Seolah-olah ini hanya permasalahan fiskal, hanya APBN," kata Presiden usai pertemuan dengan sejumlah petinggi partai koalisi, membahas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pertemuan dilakukan di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 14 Maret 2012. Dia mengatakan, kenaikan ini penting untuk sehatnya APBN, perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Kenaikan harga BBM ini dalam rangka membuat APBN yang sehat dan subsidi tepat sasaran. "Manakala APBN-P disesuaikan, lantas diperlukan penyesuaian harga BBM. Tapi ini akan berdampak bagi masyarakat luas," katanya.
Karena itu, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi dampak sosial dari kenaikan harga BBM. "Koalisi sangat peduli termasuk dampak perekonomian global dan perekonomian nasional," katanya.
Yudhoyono juga mengatakan bahwa partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) semua memahami langkah pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar dan premium, meski akan berdampak terhadap masyarakat luas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, optimistis opsi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi bakal mulus di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, pembahasan di Komisi VII Bidang Energi dan Komisi XI Bidang Keuangan semalam sudah selesai. "Besok (Kamis) dibahas di Badan Anggaran, Komisi sudah selesai," kata Hatta di Kantor Presiden, Rabu 14 Maret 2012.
Menurut dia, semua fraksi anggota koalisi pendukung pemerintah bisa memahami opsi pemerintah. Termasuk, PKS yang selama ini menolak usul tersebut. "Saya kok yakin, akan mulus, ada satu kesamaan pandangan soal-soal ini," kata Hatta.
Hatta menjelaskan, tidak ada perbedaan pandangan yang tajam di kalangan partai pendukung pemerintah. Menurut dia, kalau pun ada perbedaan, seputar bagaimana cara untuk memberikan perlindungan kepada yang terdampak. "Bagaimana cara menjaga inflasi, lebih kepada itu," katanya.
Bikin 6 Tim
Mendekati kenaikan, pemerintah terus mengebut persiapan-persiapan kenaikan BBM. Salah satunya, pemerintah membentuk enam tim pengendalian BBM bersubsidi.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, mengatakan bahwa tim ini berasal dari berbagai Kementerian. "Ada dari Kementerian Energi, Perindustrian, Perhubungan, dan lain-lain," kata dua usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, keenam tim ini nantinya dibawahi langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Menko Kesra Agung Laksono, dan sejumlah menteri. "Jadi inti tim ini untuk sosialisasi kenaikan BBM dan menyiapkan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) khususnya untuk angkutan umum," katanya.
Tim ini juga yang memikirkan bagaimana mekanisme percepatan pembangunan infrastruktur SPBG.
Armida mengatakan nantinya juga ada tim pengawasan BBM untuk masalah penimbunan BBM dan implementasi dari skema-skema kompensasi. "Intinya itu lebih teknis dan di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Kesra. Jadi semua masih dalam persiapan," ujar Armida.
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024 Pekan Depan, Total Ada 297 Perkara
MK akan memulai rangkaian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Ada 297 perkara yang teregistrasi.
