- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, jika pemerintah benar-benar akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari pengurangan subsidi untuk menghemat anggaran, maka rakyat harus diberi kompensasi.
Kompensasi tersebut, menurut Aburizal, merupakan salah satu upaya pemerintah meringankan beban rakyat atas kenaikan harga BBM yang biasanya selalu diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Itu hak rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat,” kata dia kepada wartawan usai bersilaturahmi dengan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi di Pendapa Kabupaten Pandeglang, Minggu 11 Maret 2012.
Aburizal berpendapat kenaikan harga BBM tak bisa dihindari karena harga minyak mentah dunia saat ini sedang melambung hingga US$118 dolar per barel. Kondisi itu akan sangat membebani anggaran negara, apalagi jika digunakan untuk subsidi harga BBM.
Padahal di sisi lain, kata Aburizal, lebih dari 70 persen subsidi BBM itu justru dinikmati oleh orang kaya, bukan rakyat miskin yang memang lebih berhak.
“Negara menyubsidi BBM Rp170 triliun, dan 70 persennya dinikmati orang yang punya mobil, yang punya kendaraan. Hanya 30 persen yang dinikmati rakyat di bawah. Itu tidak wajar,” tegas mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Kompensasi atas kenaikan harga BBM, kata Aburizal, bisa diberikan pemerintah melalui program pendidikan gratis 12 tahun, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di perdesaan. “Agar ekonomi di pedesaan tumbuh dan berkembang, dan masyarakat miskin di desa meningkat taraf hidupnya,” jelasnya.
Lebih Cerdas
Secara terpisah, peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfaraby menyatakan, Partai Golkar kali ini akan mengambil posisi lebih cerdas soal kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hendak digelontorkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, tidak seperti tahun 2008 silam.
Tahun 2008 itu, kebijakan BLT membuat Partai Demokrat memperoleh dukungan besar dalam Pemilu 2009, sementara Partai Golkar – yang notabene juga merupakan partai pendukung pemerintah – tidak mendapat keuntungan apapun.
“Saat itu program tersebut lebih dikapitalisasi sebagai program SBY dan Partai Demokrat,” kata Adjie dalam jumpa pers dan analisis survei nasional ‘Bola Panas BBM, BLT, dan Efek Elektoral’ di Kantor Lingkaran Survei Indonesia, Rawamangun, Jakarta Timur.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang digelar 5-8 Maret 2012 ini menyebutkan, Partai Demokrat akan dianggap sebagai partai yang paling berjasa (54,36 persen responden) apabila program BLT digulirkan. Sementara responden yang menganggap Partai Golkar berjasa hanya 7,85 persen saja.
Survei soal BBM dan BLT ini digelar Lingkaran Survei Indonesia tanggal di seluruh provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multi stage random sampling, dengan responden berjumlah 440 orang, dan margin error sekitar 4,8 persen.
Laporan M. Arief Hidayat
Pelita Air Klaim Tak Ada Kendala saat Angkut Penumpang Arus Balik Lebaran 2024
Corporate Secretary Pelita Air, Agdya Yogandari mengatakan, Pelita Air berhasil mencapai rata-rata tingkat ketepatan waktu penerbangan saat arus balik Lebaran Idul Fitri.
