POLITIK

Rapat dengan KPK, DPR Tanyakan Kasus Korupsi

"Bertanya bukan berarti intervensi," kata anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin

ddd
Senin, 27 Februari 2012, 09:21
Anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin
Anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin (Antara/ M Agung Rajasa)

VIVAnews – Komisi III DPR yang membidangi hukum akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 27 Februari 2012. Sejumlah kasus korupsi yang menjadi fokus perhatian publik akan disinggung Komisi III dalam rapat kali ini.

“Kami akan tanyakan sejauh mana perkembangan kasus-kasus itu, apa kendala-kendala dan hambatan-hambatannya. Harus ada kepastian dalam penanganan berbagai kasus tersebut,” kata anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin kepada VIVAnews.

Salah satu kasus korupsi yang menyedot perhatian masyarakat saat ini tentu adalah kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang telah menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke kursi terdakwa, dan belakangan membuat mantan Wasekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh ikut menjadi tersangka.

Didi menegaskan jika pun Komisi III menanyakan perkembangan kasus Wisma Atlet kepada KPK, maka itu bukan intervensi. “Kalau bertanya sebatas penanganan hukum saja, itu bukan intervensi. Sejauh tidak ada penekanan dan pemaksaan kehendak, tidak masalah,” kata politisi Demokrat itu.

Sejauh ini, lanjut Didi, Demokrat sendiri tidak pernah ikut campur apalagi menekan KPK dalam memantau kasus Wisma Atlet yang melibatkan sejumlah kader maupun mantan kader Demokrat. “Ini bukan lagi ranah politik. Ini sudah ranah hukum,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu.

Ia pun meminta semua pihak untuk menghormati wilayah hukum. Menurutnya, Komisi III sendiri menjamin tidak akan ada intervensi dalam fungsi mereka mengawasi KPK. “Pengawasan terhadap KPK harus terukur sesuai koridor dan aturan hukum yang ada,” kata dia.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
iwantea
28/02/2012
Penyelesaian korupsi ngak pernah tuntas. Komisi 3DPR sebaiknya jangan Nato, segerai bikin sitem dengan pemerintah agar ruang korupsi dijadukan pintu masuk kuburan bagi pelakunya. Aset curiannya sita sama negara, dijamin negeri ini bebas dari korupsi.
Balas   • Laporkan
armanwicak
27/02/2012
KPK jangan merasa terintimidasi y di depan DPR harus lugas, sama-sama lembaga pemerintah tidak ada yang paling benar, harus bekerjasama memberantas korupsi.
Balas   • Laporkan
hendra.r.sijabat
27/02/2012
nggak salah kok DPR mempertanyakan hal tsb.. mereka ingin tahu apakah kasus yg ditangani oleh KPK itu ada yg mengarah kepada (korupsi) mereka.. kalau ada biar cepat kabur, atau belagak sakit.
Balas   • Laporkan
voorhees | 27/02/2012 | Laporkan
wkwkwk ..... setuju ....
dulkamid
27/02/2012
DPR tanyakan kasus korupsi kepada KPK? Tanyakanlah kepada diri sendiri.
Balas   • Laporkan
koberkobere
27/02/2012
bongkarrrr....
Balas   • Laporkan
mariono
27/02/2012
kasus yg ditangani KPK sudah masuk ke ranah hukum..bukan politik lagi..jadi semua pihak termasuk DPR tdk lagi bisa mengintervensi KPK..presiden saja menyerahkan semuanya ke KPK...
Balas   • Laporkan
bambang poerwantono | 27/02/2012 | Laporkan
kalau residen sih santun pak, DPR..merasa berkuasa penuh dlm segala hal......


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id