POLITIK

Rapat dengan KPK, DPR Tanyakan Kasus Korupsi

"Bertanya bukan berarti intervensi," kata anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin
Senin, 27 Februari 2012
Oleh : Anggi Kusumadewi, Ismoko Widjaya
Anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin

VIVAnews – Komisi III DPR yang membidangi hukum akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 27 Februari 2012. Sejumlah kasus korupsi yang menjadi fokus perhatian publik akan disinggung Komisi III dalam rapat kali ini.

“Kami akan tanyakan sejauh mana perkembangan kasus-kasus itu, apa kendala-kendala dan hambatan-hambatannya. Harus ada kepastian dalam penanganan berbagai kasus tersebut,” kata anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin kepada VIVAnews.

Salah satu kasus korupsi yang menyedot perhatian masyarakat saat ini tentu adalah kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang telah menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke kursi terdakwa, dan belakangan membuat mantan Wasekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh ikut menjadi tersangka.

Didi menegaskan jika pun Komisi III menanyakan perkembangan kasus Wisma Atlet kepada KPK, maka itu bukan intervensi. “Kalau bertanya sebatas penanganan hukum saja, itu bukan intervensi. Sejauh tidak ada penekanan dan pemaksaan kehendak, tidak masalah,” kata politisi Demokrat itu.

Sejauh ini, lanjut Didi, Demokrat sendiri tidak pernah ikut campur apalagi menekan KPK dalam memantau kasus Wisma Atlet yang melibatkan sejumlah kader maupun mantan kader Demokrat. “Ini bukan lagi ranah politik. Ini sudah ranah hukum,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu.

Ia pun meminta semua pihak untuk menghormati wilayah hukum. Menurutnya, Komisi III sendiri menjamin tidak akan ada intervensi dalam fungsi mereka mengawasi KPK. “Pengawasan terhadap KPK harus terukur sesuai koridor dan aturan hukum yang ada,” kata dia.

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found