- Vivanews/ Tri Saputro
VIVAnews - Beberapa proyek-proyek DPR sepanjang tahun 2010 hingga saat ini secara resmi sudah dilaporkan Ketua DPR Marzuki Alie dan Sekjen DPR Nining Indra Saleh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Marzuki enggan merinci proyek-proyek mana saja yang dilaporkan ke KPK.
"Mengenai materi-materi yang saya laporkan ke KPK memang tidak perlu saya sampaikan, saya serahkan saja," kata Marzuki Alie di kantor KPK, Jakarta, Jumat 20 Januari 2012.
Marzuki menjamin semua laporan diserahkan KPK tak ada niatan untuk menuduh seseorang melakukan korupsi. Akan tetapi dirinya menyampaikan laporan sejumlah proyek-proyek yang perlu ditindaklanjuti KPK, untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
"Saya yakin Ibu Sekjen tidak terlibat, saya yakin teman-teman (DPR) masih baik taat aturan perundang-undangan, bahwa apa yang terjadi hanyalah kekecewaan publik kepada DPR, itu harapan saya," kata Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Apakah salah satu proyek yang dilaporkan adalah proyek renovasi ruang rapat Banggar DPR? "Termasuk," ucap Marzuki. "Biarkan KPK menelusuri dan KPK menjelaskan proyek-proyek apa yang terindikasi, kami sangat terbuka. Silahkan semua proyek dibuka, tidak hanya proyek renovasi banggar," kata Marzuki.
Namun saat dikonfirmasi apakah KPK mau merespon laporan itu, Marzuki mengklaim pimpinan KPK sepakat menindaklanjuti laporan. "Kalau dari pertemuan tadi dengan pimpinan KPK, kami sepakat untuk menindaklanjuti sesegera mungkin," ujar dia.
Seperti diketahui, saat ini sejumlah proyek di DPR menjadi sorotan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek renovasi Ruang Rapat Badan Anggaran DPR senilai Rp20 miliar. (Baca juga Daftar Proyek Miliaran DPR.)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
