- www.fprado.com
VIVAnews - Rencana pembelian tank Leopard bekas dari Belanda belum juga mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tentangan tak hanya datang dari anggota Komisi I, tapi juga unsur pimpinan Dewan.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, salah satu yang menjadi pokok keberatan adalah soal harga. Dana US$280 juta akan ditukar dengan 100 unit tank Leopard, dianggap kelewat mahal.
"Kalau mau beli tank, simpel saja, kalau harga terlalu mahal dibandingkan saja. DPR bisa mengecek. TNI memang perlu persenjataan yang lebih kuat, (tapi) jangan sampai ditunggangi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tawarkan ke semua produsen," kata dia, Kamis 19 Januari 2012.
Politisi PDIP itu menduga, pemerintah belum solid sehingga belum siap memproduksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) di dalam negeri.
"Industri dalam negeri harus didorong, kita harus malu dengan anak-anak SMK. Harus ada political will, saya yakin kita mampu. Tank bukan teknologi canggih. Harus ada blue print, harus ada keinginan politik," kata dia.
Perang urat syaraf pemerintah-DPR tentang pembelian Leopard bekas asal Belanda tak kunjung berakhir.
Kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menjawab soal kekhawatiran para politisi.
Pertama, soal cocok tidaknya Leopard digunakan di Indonesia. Jenderal Edhie mengatakan, tank yang sama juga digunakan di negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, juga Kamboja.
"Mereka tinggal di kawasan yang sama dengan kita. Kebetulan kita di pulau tapi kawasan daratannya sama hutannya sama. Apakah jalan-jalan kita tidak lebih baik dari mereka," kata Pramono Edhie di Mabes TNI, Jakarta, Rabu 18 Januari 2012.
Kenapa tidak memakai buatan dalam negeri? "Untuk tank berat (teknologi) kita belum mampu," kata dia.
Soal harga, pihak pemerintah berpendapat, ini justru kesempatan mendapatkan alutsista murah. Mumpung Belanda mengobral tank mereka, sebagai langkah penghematan gara-gara hantaman krisis Eropa. (umi)
Baca juga: Tank Leopard, DPR-Pemerintah Saling Ngotot
Februari-Maret 2024, Satgas PASTI Blokir 537 Pinjol Ilegal
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI pada periode Februari hingga Maret 2024 sudah melakukan pemblokiran ratusan pinjol ilegal.
