POLITIK

Kemendagri: Penyimpangan Bansos Meningkat

Dan setiap kali menjelang pilkada, alokasi dana bansos meningkat drastis.

ddd
Selasa, 29 November 2011, 15:31
Pengucuran Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah pusat
Pengucuran Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah pusat  

VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri tidak membantah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang penyimpangan dana bantuan sosial oleh kepala daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, temuan penyimpangan dana bansos tersebut valid dan merupakan akumulasi periode 2007 hingga 2010 yang dialokasikan pemerintah daerah maupun pusat.

Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan alokasi dana bansos memang tidak dilarang untuk tidak dialokasikan dalam APBD. Sayangnya, banyak kepala daerah yang mengalokasikan dana bansos secara berlebihan menjelang Pilkada dan incumbent ikut berkompetisi agar terpilih menjabat dua periode.

Modusnya, kepala daerah bersangkutan memperbesar alokasi dana bansos yang dicairkan mendekati masa kampanye. Contohnya, ada daerah yang mengalokasikan bansos sampai Rp900 miliar, padahal total anggarannya hanya beberapa triliun rupiah.

"Kami akui dana bansos ini sering diselewengkan. Tapi, adanya aturan baru ini dana bansos tak lagi bisa diselewengkan," katanya di Jakarta, Selasa, 29 November 2011. Pada 1 Januari 2012 nanti, hibah dan bansos ditertibkan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2011. 

Selain itu, ia juga mengakui bahwa praktek akumulasi dugaan penyimpangan dana bansos dari tahun ke tahun terus meningkat. "Perilaku tersebut menjadi keuntungan incumbent untuk terpilih kembali dengan memanfaatkan dana bansos untuk digunakan kampanye. Dampaknya, serapan anggaran tidak ditujukan untuk pembangunan dan masyarakat bawah tidak merasakan belanja langsung APBD," katanya.

Kemendagri, mempersilakan KPK maupun kepolisian untuk bertindak jika menemukan penyimpangan yang dilakukan kepala daerah terkait penyaluran dana bansos. "Kami tidak akan menutup-nutupi dan siap membantu membeberkan data terkait anggaran bansos di setiap Pemda," katanya.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
anacom
05/12/2011
udah tau menyimpang jgn ngomong aja, di tindak dong..bisanya cuma ngomong doang, 300 triliun itu jumlah yg banyak...jng2 ada maen juga neh...
Balas   • Laporkan
aldidjalal
02/12/2011
hai para koruptor.... kalian didik anak anak kalian untuk bersikap jujur sementara kalian merampok uang rakyat.. " Orang tua macam apa kalian ???? Kalian tidak punya moral dan rasa malu.
Balas   • Laporkan
maketi
30/11/2011
Berdoa dan berjanjilah pada diri sendiri, semoga prilaku yg sudah biasa terjadi di Indonesia ini, senantiasa dijauhkan dalam kehidupan diri, keluarga, dan anak cucu kita... Pikiran+perkataan+prilaku harus berada sejln menuju perbaikan min utk diri sendri.
Balas   • Laporkan
aan.auliya
30/11/2011
knp bikin pernyataan seperti itu segala?? sudah seperti biasanya kan..buat bancakan bareng2. yg ga kebagian dan yg kebagian dikit biasanya bernyanyi. sudah sangat biasa sekali. tunggu saja ap yg akan kalian terima dr perbuatan itu..
Balas   • Laporkan
zuhar
29/11/2011
Moga-moga keluarga koruptor 7 turunan kena azab allah hidupnya paling miskin lan kena penyakit gatal2 seumur hidup
Balas   • Laporkan
galang86
29/11/2011
Astajim dana bantuan sosial di korup juga, gak takut dosa apa yah, nyari kenikmatan duniawi aja siap2 aja mati nanti dibakar di neraka.......
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog