VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera memiliki program kesehatan yang sederhana jika suatu saat memerintah. PKS antara lain menawarkan iuran kesehatan lebih murah dari yang ditawarkan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional.
Sekretaris Departemen Kesehatan Sosial PKS, Ipik Muhammad Fikri, menyatakan PKS tidak akan melanjutkan konsep Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Faktanya, kata Fikri, sistem jaminan sosial itu tidak dapat diimplementasikan hingga sekarang.
Kekurangan SJSN, kata Fikri, adalah bergantung pada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Meski konsep Undang-undang SJSN baik, namun pelaksanaannya buruk. "Apakah implementasi pembayaran itu betul-betul termonitoring dengan baik atau tidak," kata Fikri.
PKS berkomitmen membuat sistem jaminan kesehatan yang memadai dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didanai negara dan masyarakat. Untuk mendukung implementasinya, Fikri mengatakan perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mendukung dan mengikat sebagai payung hukum lembaga penyelenggara yang akan
dibentuk.
Kemudian, kepesertaan sistem jaminan kesehatan ini diwajibkan bagi seluruh individu warga negara atau masyarakat Indonesia dengan catatan menggunakan integrasi data identitas tunggal. Untuk pendanaan, jaminan kesehatan ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat mampu yang membayar iuran atau semacam pajak yang proporsional.
"Sesuai acuan platform kami, penerapan jaminan kesehatan harus dijalankan secara konsekuen. Jaminan kesehatan yang kami konsep adalah jaminan kesehatan yang merata," kata Fikri.
Berbeda dengan Golkar dan PAN, hitung-hitungan PKS untuk iuran jaminan kesehatan per kepala keluarga adalah Rp 2.000. "Dengan 5 kepala keluarga sudah Rp 10 ribu rupiah. Satu tahun hitung-hitungan kami, sudah bisa dapat Rp 24 triliun rupiah," kata Fikri.
Iuran Rp 2.000 ini di luar jaminan obat-obatan. Jika dengan menanggung biaya obat-obatan, kata Fikri, iurannya Rp 5.000 (sama dengan iuran SJSN) atau bagian biaya obat sebesar Rp 3.000. "Soal inflasi akan dipertimbangkan lagi. karena bagi masyarakat miskin Rp 3.000 rupiah secara psikologis sudah berat," tambahnya.
Mengenai anggaran kesehatan yang demikian minim, Fikri mengatakan PKS akan memperjuangkan anggaran kesehatan nanti adalah 10 persen di APBN, bahkan kalau bisa di atas 10 persen. "Syukur kalau bisa 15 persen nanti," kata dia.
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
DRAKOR: Kim Nam-Gil, Lee Ha-Nee, Kim Sung-Kyun, dan BIBI dikonfirmasi untuk ‘The Fiery Priest 2’
Wisata
6 menit lalu
Menyusul kabar gembira mengenai kembalinya trio pemeran utama ke ‘The Fiery Priest’ Musim 2 bersamaan dengan penambahan BIBI dan Sung Joon menambah jajaran pemain.
Tiga anak pelaku pencabulan dan melakukan persetubuhan suami istri kepada seorang anak dilepas Satreskrim Polres Binjai, yang membuat korban takut dan trauma.
2 Begal yang Celurit Pelajar SMP Depok Tertangkap: Sehari 3 Kali Beraksi, Nih Identitasnya
Siap
15 menit lalu
Polisi berhasil meringkus dua pelaku begal yang melukai seorang pelajar SMP di Kota Depok, Jawa Barat. Siapa mereka ini? Berikut ulasannya, yuk simak di sini.
Timnas Indonesia U-23 akan Lawan Korea Selatan Malam Ini, Berikut Live Streamingnya!
Jatim
16 menit lalu
Indonesia U 23 resmi masuk babak perempat final Piala Asia U 23 2024. Malam ini tim asuhan Shin Tae Yong itu akan bertanding melawan Korea Selatan yang berlangsung...
Selengkapnya
Isu Terkini