- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka kesal dengan penolakan Partai Demokrat untuk memberlakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai Januari 2014. Demokrat minta ditunda lagi ke 2016.
Rieke menjelaskan, BPJS 2 yang nanti akan melebur Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke dalamnya, harus dijalankan awal 2014 agar bisa diawasi Dewan Perwakilan Rakyat. Rieke menyatakan, jangan sampai preseden Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah disahkan 2004 namun Presiden berganti, UU pun tak terlaksanakan.
Rieke kemudian menengarai alasan mengapa BPJS harus dilaksanakan 2016 karena ketakutan Jamsostek harus diaudit sebelum dileburkan ke BPJS2. "Apakah Jamsostek ini kemudian akan digunakan sebagai dana Pemilu 2014 sehingga masih ada kesempatan dipakai dulu kemudian baru masuk audit baru?
2016 Dilaksanakan menjadi BPJS yang artinya tidak BUMN lagi, betul-betul nirlaba yang kepentingannya betul-betul untuk rakyat?" kata Rieke. "Atau ada kemungkinannya juga barangkali duit di Jamsostek ini sebenarnya sudah tidak ada?"
Kalau memang indikasi-indikasi itu salah, seharusnya pemerintah, kata Rieke, tidak keberatan BPJS2 dilaksanakan mulai Januari 2014. "BPJS ini sudah win-win solution," kata Rieke.