VIVAnews -- Persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia kembali mengemuka, pasca negeri jiran itu membangun Taman Negara di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanudin, menegaskan bahwa pembangunan Taman Negara milik Malaysia itu bisa dianggap pelanggaran jika Mou Team Border Committe tahun 1978 belum diratifikasi.
"Kalau belum diratifikasi, itu sebuah pelanggaran. Karena di wilayah itu ada proyek budidaya kura-kura. Kemudian pemerintah Malaysia sudah buat Taman Negara yang jadi tujuan wisata internasional," ujar Tubagus di DPR RI, Jakarta, Senin 10 Oktober 2011.
Menurut Tubagus, pemerintah seharusnya menjaga wilayah NKRI, sehingga kegiatan budidaya penyu dan pembangunan obyek wisata milik Malaysia tidak sampai terjadi di perbatasan Kalimantan Barat itu.
"Yang sangat disesalkan manajemen tim perbatasan. Tidak pernah ada konsep yang jelas. Padahal sesungguhnya dari tahun 1970-80 Malaysia nggak mengaku itu wilayah mereka," kata Tubagus.
Oleh karena itu, lanjut Tubagus, Komisi I DPR sepakat untuk meminta pemerintah menyelesaikan masalah perbatasan tersebut. "Saya sudah sounding kepada teman-teman dan semua dukung untuk memperdalam masalah ini dan mempertanyakan kepada siapapun yang harus bertanggungjawab," kata Tubagus.
Komisi berencana mengundang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsutanal untuk membahas serta mencari solusi masalah tersebut.
Tubagus menambahkan, bila mengacu pada prinsip hukum internasional, Malaysia tak berhak melakukan kegiatan budidaya penyu di Tanjung Datu, yang dijadikan sebagai obyek wisata internasional miliknya. Sebab Mou Team Border Committee 1978 belum diratifikasi.
"Kan baru Mou, belum sah. Karena belum diratifikasi. Tapi kok mereka sudah buat Taman Negara," kata Tubagus.
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
