- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Meski dihujani kecaman bertubi-tubi, Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, berkukuh dengan pendapatnya. Dia bahkan menantang para pengritiknya untuk berdebat soal pendapatnya tentang perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan.
"Kita harus terbuka untuk berdialog dengan siapapun. Saya tidak pernah menutup diri," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.
Menurut Fahri, selama kritik dialamatkan kepada dia pribadi, dia tidak akan mengubah pendirian. "Selama tidak ada yang menggoyang pikiran saya, ya saya tidak akan goyang," ujar dia.
Fahri mengaku dirinya sangat terbuka untuk berdialog dengan siapapun. "Saya satu di antara pejabat publik yang gampang diakses. Jadi itulah mandat demokrasi kita. Kritik dan saran publik langsung bisa kita baca," kata anggota DPR bernomor urut 1 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini.
Menurut Fahri, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, keterbukaan seperti itu juga harus ditunjukkan KPK. "Harusnya sistem KPK tidak tertutup. Kritik Dewan harus diperhatikan. KPK semakin frustrasi dan dipakai pimpinannya," dia menuduh.
Fahri mengklaim apa yang disuarakannya adalah juga yang menjadi pemikiran banyak orang. Hanya saja, belum tersuarakan dengan nyaring. "Kalau kemarin dalam rapat dengan pimpinan Komisi III DPR itu semua mengritik keras KPK, harusnya muncul pertanyaan 'kok bisa'?" ujarnya. "Kalau menegur saya, silakan. Saya akan hadir dan saya siap berdebat."
Fahri menilai, selama sembilan tahun KPK berdiri, tidak tampak adanya dampak nyata perannya dalam menekan korupsi. Bahkan, menurut dia indeks persepsi korupsi Indonesia tidak membaik. "Apakah selama sembilan tahun UU KPK disahkan, dia sudah memenuhi mandat kita semua dan menjalankan pemberantasan korupsi secara sistematis?" Fahri mempertanyakan. (kd)
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online 3 Bulan Pertama di 2024 Capai Rp 100 T
Menko polhukam RI, Hadi Tjahjanto mengungkapkan perputaran uang ada tiga bulan pertama di tahun 2024 terkait judi online jumlahnya tak main-main, yakni mencapai Rp 100 T.
