- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Anggota komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bersikap bijak dengan tidak lepas tangan atas kasus dugaan korupsi anggaran proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID) di kementeriannya.
Bantahan dan pengakuan Muhaimin di media bahwa dirinya tidak tahu mengenai dana Rp500 miliar untuk proyek PPID, dinilai sikap yang tidak pantas selaku pemimpin sebuah kementerian.
"Rasanya agak janggal ketika Bapak (Muhaimin) mengatakan tidak tahu menahu soal itu," kata Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Okky Asokawati, saat rapat kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja di DPR, Jakarta, Kamis 8 September 2011.
Okky juga mempertanyakan keterlibatan Kementerian Tenaga Kerja dalam kasus proyek itu. "Bagaimana bisa oknum kementerian terlibat kasus ini. Padahal pemegang kuasa atas penggunaan anggaran ini adalah Pemda," kata Okky.
Oleh karena itu, Okky meminta agar Muhaimin bersikap terbuka dan menyampaikan kepada DPR masalah yang sebenarnya terkait kasus ini. "Tidak etis jika seorang pemimpin bersikap cuci tangan atau seolah meninggalkan arena di saat ada kasus yang menimpa lembaga yang dipimpinnya dan melibatkan anak buahnya," kata Okky yang juga politisi PPP.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi IX dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka. "Kami sendiri tidak mengerti anggaran Rp500 miliar itu dari mana. Ajuan totalnya saja hanya Rp340miliar," kata Rieke.
"Anggap kami tidak mengerti. Meski kami bukan panita anggaran, tapi kami punya hak yang sama dengan panitia anggaran untuk hal ini. Mohon pak Menteri sampaikan saja apa adanya kepada kami mengenai hal ini," tambah Rieke.
Polisi Bakal Panggil Pemilik Toko Frame yang Terbakar di Mampang hingga Akibatkan 7 Orang Tewas
Identitas para korban kebakaran telah diketahui.
