- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Anas Urbaningrum menggunakan dana-dana proyek APBN untuk memenangkan kursi Ketua Umum Demokrat. Anas sudah membantah keras soal ini.
Bagi PDI Perjuangan, kasus-kasus dugaan mafia anggaran yang banyak membobol anggaran di lembaga pemerintah perlu dibongkar. PDI Perjuangan akan meminta dan mendorong penegak hukum menemukan bukti-bukti adanya mafia anggaran di semua lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah.
"Kami dukung penuh, tentu dengan kesepakatan semua fraksi," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo setelah pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga PDI Perjuangan di Kantor Pusat PDIP, Jakarta Selatan, Senin 25 Juli 2011.
Tjahjo yakin bahwa semua mata anggaran di DPR maupun pemerintah itu sudah benar secara normatif, karena sudah ada pengawasan secara ekternal dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau BPK ada temuan, tentu sudah diproses ke penegak hukum.
Persoalannya, saat ini disinyalir banyak anggaran di kementerian yang dibobol oleh oknum tertentu. Maka itu, Tjahjo berharap pemerintah dengan partai pendukungnya harus terbuka kepada publik. "Harus terbuka dan silakan dibuka itu," kata dia.
Tapi Tjahjo optimistis, di DPR tidak ada mafia anggaran. "Di DPR itu tidak ada, kalau ada itu oknum, harus diproses hukum dulu," kata Tjahjo.
Tjahjo sedikit mengingatkan, agar penegak hukum lebih serius. Selain soal century, dirinya juga menyinggung kasus suap pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. Dalam kasus ini, Tjahjo menilai tebang pilih.
"Teman-teman saya sudah jalani proses, tapi belum jelas siapa yang menyuap. Yang beri suap saja belum dimintai keterangan sampai saat ini," kata Tjahjo.
Tjahjo menilai ini merupakan ujian bagi penegak hukum untuk lebih adil. Apalagi saat ini sudah dilaksanakan reformasi lembaga penegak hukum. "Siapapun harus diproses dalam penegakan hukum," jelasnya.
DPR, kata dia, bisa saja menggunakan kekuatan politik untuk mengungkap kasus besar yang prosesnya cenderung lamban di Indonesia. Misalnya, penanganan skandal bank century. "Keputusan politik asal sesuai konstitusi, bisa lebih efektif," kata Tjahjo.
Tjahjo menilai keputusan politik bisa digunakan jika penegakan hukum masih belum berkeadilan. Keputusan politik menurutnya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Fraksi PDIP siap mendukung langkah-langkah politik untuk mengungkap skandal besar. (umi)
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
