- Antara/ Jafkhairi
VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan secara resmi meminta pemerintah mempertahankan organisasi massa Front Pembela Islam. Sebaliknya, PPP menuntut Jemaah Ahmadiyah yang justru dibubarkan.
"PPP tak setuju apabila FPI dibubarkan. FPI adalah aset bangsa. Pemerintah tidak akan tenang bekerja apabila FPI dibubarkan," kata Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua DPP PPP, Hasrul Azwar, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.
Hasrul menekankan, FPI juga merupakan salah satu elemen masyarakat yang di dalamnya tersimpan aspirasi grassroot. PPP berpendapat, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan FPI bila ada hal-hal yang dirasa mengganjal. "Jadi pemerintah seharusnya membina, bukan membinasakan FPI," kata Hasrul.
PPP pun meminta pemerintah merespons dan menindaklanjuti sikap kritis FPI. Di sisi lain, PPP meminta FPI tidak melakukan tindakan melawan hukum. "Ini adalah sikap tegas PPP. Pemerintah pun harus berani bersikap tegas," ujar Hasrul.
Sebelumnya, FPI sempat membuat heboh karena jajaran pimpinannya menyuarakan penggulingan Presiden, apabila pemerintah sampai berani menghancurkan ormas Islam, termasuk FPI. Presiden Yudhoyono pun telah menanggapi ancaman FPI. Ia meminta FPI untuk tidak main ancam seperti itu.
Selain meminta pemerintah mempertahankan FPI, PPP juga meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah. "PPP secara resmi meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk membubarkan organisasi Ahmadiyah dan menyatakan aliran Ahmadiyah terlarang," kata Hasrul. Menurutnya, berdasarkan UU, Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan suatu organisasi dan menyatakan suatu aliran terlarang. (umi)
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
