- ANTARA/Wahyu Putro
VIVAnews - Di balik ramainya dukungan penetapan Sultan Yogyakarta dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata ada warga Yogyakarta yang tidak mendukungnya. Salah satunya berada di Kulon Progo.
Widodo, Koordinator Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, mengatakan tidak mendukung penetapan. "Rancangan Undang-undang Keistimewaan itu kepentingan siapa? Berbicara keistimewaan, apanya yang istimewa? Sementara tanah saya dan warga mau dijadikan tambang pasir besi dan rakyat mau digusur," ujar dia, Senin 27 Desember 2010.
Menurut Widodo, slogan "Tahta untuk rakyat itu sekarang jadi tahta untuk investor, pemodal asing," katanya.
Mujiran yang juga petani pesisir Kulon Progo mengatakan hal yang sama. "Saya tidak mendukung penetapan, kecuali dia gagalkan penambangan pasir besi yang akan menggusur lahan warga," kata Mujiran.
Dia mengklaim, semua warga pesisir Kulonprogo juga tidak mendukung penetapan. "Silakan tanya satu-persatu warga, tidak ada yang mendukung. Soalnya lahan hidup kami digusur. Yogya itu tidak istimewa. Mendukung itu sama sekali tidak menunjang," katanya.
Aspirasi tak mendukung penetapan ini sebelumnya pernah dilansir Partai Demokrat. Anas Urbaningrum, Ketua Umum Demokrat, mengistilahkannya sebagai aspirasi silent. "Ada aspirasi silent, ini yang harus kami lihat juga," katanya 18 Desember lalu.
Demokrat dikenal sangat mendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih, bukan ditetapkan. Aspirasi ini sudah berlangsung sejak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009. (art)
Laporan: Erick Tanjung | Yogyakarta
Detik-detik Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Diamuk Massa
Saat hendak diamankan, massa yang geram sempat menghakimi pelaku berulang kali hingga babak belur. Bahkan polisi sempat dibuat kewalahan dengan banyaknay massa.
