- Antara/ Jafkhairi
VIVAnews - Direktur Jenderal Otonomi Kementerian Dalam Negeri Johermansyah Johan mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu isu serius dalam RUU Pemilihan Kepala Daerah adalah tentang pemilihan gubernur.
Hal ini dikatakan Johermansyah Johan dalam Seminar Nasional tentang Pemerintahan Daerah di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 9 Desember 2010.
"Yang paling serius soal perubahan sistem pemilihan. Pemilihan Gubernur diusulkan tidak secara langsung, tapi dipilih DPRD," kata Johermansyah.
Kemendagri beralasan, pemilihan gubernur di DPRD disebabkan selama ini gubernur lebih banyak berfungsi sebagai perwakilan Pemerintah pusat di daerah. Johermansyah kemudian mengutip Gubernur Jawa Timur Soekarwo soal peran gubernur itu.
"Provinsi itu otonominya memang terbatas. Gubernur Jawa Timur Soekarwo pernah mengatakan lebih dari 73 persen kerja gubernur mewakili pemerintah pusat," tutur Johermansyah.
Tidak hanya itu, bahkan Pemerintah merancang pemilihan gubernur bukan sepasang dengan calon wakilnya. "Pemilihan wakil gubernur diusulkan dari kepala daerah terpilih, tidak lagi paket," lanjut Johermansyah.
Berbeda dengan tingkat provinsi, Pemerintah menganggap otonomi daerah lebih luas dilakukan oleh daerah dalam tingkat kabupaten/kota. Karena itu pemilihan bupati/walikota diusulkan dilakukan dengan pemilihan.
"Otonomi daerah luas itu ada di kabupaten/kota. Karena itu pemimpin harus dapat legitimasi dengan dipilih langsung," jelas Johermansyah. (umi)
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
