- VIVAnews/ Adri Irianto
VIVAnews - Sebagai salah satu pimpinan rombongan Panitia Kerja rumah susun yang ke Rusia, sekaligus Wakil Ketua Komisi V, Mulyadi merasa perlu mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan, anggota komisinya telah membiarkan rombongan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terlantar di Bandara Dubai pada saat transit.
"Yang pasti itu rumor atau isu. Tapi jelas isu tak mengenakkan bagi kami Komisi V dan dan anggora DPR lain pada umumnya. Karena kalau ada masyarakat yang tak tahu persis keadaannya namun menganggap itu benar, akan semakin memandang buruk citra anggota DPR," kata Mulyadi di gedung DPR, Jakarta, Senin 22 November 2010.
Politisi dari Fraksi Demokrat ini mengaku tak bertemu rombongan TKI saat transit di Dubai. Apalagi mendapat laporan bahwa rombongan TKI itu kebingungan karena penerbangannya ditunda gara-gara abu Merapi di Indonesia.
Mulyadi mengaku tak berada di bandara Dubai saat itu. Saat mendapat informasi transit di Dubai memakan waktu lama, Mulyadi memutuskan menunggu di hotel dan meminta dikabari bila sudah dekat jadwal penerbangan.
"Terkesan kami ini tidak peduli sekali. Jangankan warga negara kita, warga negara lain pun kalau kesulitan kami akan bantu kok," kata Mulyadi.
Dia sudah memeriksa kepada beberapa anggota Komisi V lainnya yang ikut dalam rombongannya. Apakah benar bertemu dengan rombongan TKI di bandara dan mengabaikannya seperti yang diberitakan itu. Menurut mulyadi, rekan-rekannya yang lain pun mengaku heran dengan pemberitaan itu.
"Saya tak mengerti konteks menelantarkan itu. Saya pribadi memang tak bertemu. Tapi saya yakin, saya sudah tanya teman-teman, mereka tak ada yang begitu. Tak mungkinlah kalau ketemu kami, lalu minta tolong tapi tak dibantu," bela Mulyadi.
Mulyadi merasa pemberitaan itu sudah begitu heboh. "Berita itu sudah begitu serunya, kami sendiri sampai kaget," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini.
Oleh karena itu Mulyadi berharap semua pihak tidak terburu memperpsepsikan bahwa rombongan Komisi V, benar menelantarkan para TKI. Dia siap bertemu dan mengklarikasi langsung dengan pihak yang menjadi sumber berita itu.
Hal itu juga menjadi keinginan rekan-rekannya yang lain. "Kami siap bertemu dengan orang yang mengatakan kami ini menelantarkan," kata Mulyadi. "Sebab ini berbahaya sekali kalau sampai masyarakat memandang bahwa ini benar," sesalnya. (sj)
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
