POLITIK

Reformasi Gagal, Remunerasi MA Dicabut?

"Ada hakim agung yang nol dalam menangani perkara."

ddd
Selasa, 26 Oktober 2010, 11:48
Gedung Mahkamah Agung
Gedung Mahkamah Agung (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Komisi III bidang Hukum DPR menilai reformasi birokrasi di Mahkamah Agung (MA) gagal. DPR pun menimbang untuk mengevaluasi remunerasi atau tunjangan berbasis kinerja di lembaga tertinggi yudikatif itu.

"Reformasi di MA gagal total. Ada hakim agung yang nol dalam menangani perkara. Ada yang hanya empat perkara," kata Ketua Komisi Hukum DPR, Benny K Harman sebelum Paripurna DPR, Selasa 26 Oktober 2010.

Masalah ini menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan Komisi III dan MA, Senin 25 Oktober sore. Benny mengungkapkan ada 19 ribu kasus di MA yang tidak selesai. "Ini kinerja hakim agung yang diplih anggota dewan sangat jelek."

Selain itu, kata dia, banyak perkara yang diputus tapi putusannya belum diketik. Perkara-perkara seperti ini, kata dia, rawan diperjualbelikan. "Ini menunjukkan lemahnya pengawasan di MA."

Benny lalu membandingkan profesionalisme MA dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK, kata dia, bisa langsung diterima parapihak begitu selesai sidang. "Nah, di MA itu bisa diendapkan berbulan-bulan," kata dia. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
lalu syarifudin
20/11/2010
sebaiknya hakim atau mahkamah Agung, dicabut remunerasinya, krn tidak berpengaruh masih senang mencari uang suap, apalagi Hakim pengadilan agama paling bobrok moralnya
Balas   • Laporkan
mumun
29/10/2010
Hapuskan Remunerasi......
Balas   • Laporkan
den Chepy
28/10/2010
ya...jangan dibandingkan dengan MK lah.....di MA itu kan perkaranya lebih banyak.... dibawahnya MA ada empat peradilan ..........
Balas   • Laporkan
eka sekti
28/10/2010
bagaimana dengan tunggakan RUU di dewan yang terhormat, lebih parah mana ya ? (mode : bingung on)
Balas   • Laporkan
muhammadikhlas81@yahoo.co.id
27/10/2010
Apapun lembaga yg ada di indonesia ini tidak lepas dari karakter dan moralits oknum pegawai, renumerasi itu sm aja memperkaya diri....sedgkan kinerja jg ngk becus....krn mental kita itu yg bobrok....yg hrs dilakukan adlah perbaikan akhlak apart kita.....
Balas   • Laporkan
wiryono projodikoro
27/10/2010
Kalau emang mau dicabut renumerasi MA silahkan saja...cabut saja...yg penting kerja berdasarkan hati nurani dan pengabdian...bukannya untuk mencapai target reformasi birokrasi...apalagi untuk memperkya diri....
Balas   • Laporkan
reza adyatama
27/10/2010
jangan melihat dari satu sisi, kinerja MA lebih banyak daripada MK,baik dari segala kewenangan maupun jumlah perkara..klo ingin benar2 memantau masalah kinerja, lihatlah di pengadilan tingkat pertama dan banding di bawah mahkamah agung
Balas   • Laporkan
irvan
27/10/2010
Harus ada tindakan tegas terhadap HA yang bermasalah jangan pegawai-nya saja yang selalu ditindak. Reformasi Birokrasi tidak semudah memabalikkan telapak tangan, itu semua memiliki proses. Coba pantaulah ke tingkat pertama dan banding.
Balas   • Laporkan
Widodo
27/10/2010
Menilai sesuatu jgn hanya dari satu sudut pandang, tapi nilailah seluruh rangkaiannya. Turunlah kebawah agar penilaian itu lebih akurat. Saya tdk stuju dkatakan gagal. Lmbaga dbawah MA bnyak yg berhasil melksanakn REFORMASI BIROKRASI. Truslah brjuang MA
Balas   • Laporkan
radityawarman
27/10/2010
Tidak ada ketegasan dari KMA, remun tinggi kinerja nol, disebut saja siapa nama HA nya? buktikan klo ada pembaharuan di tubuh MA. Jangan oknum merusak instansi. Sekarang zamamnya tranparansi & ktebukaan informasi. HA tapi tingkah laku-nya tidak agung.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog