- www.nrc.nl
VIVAnews - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyarankan pemerintah mengendapkan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Menurut Pramono, pemberian gelar itu bersifat sangat sensitif bagi masyarakat.
"Sebaiknya tidak perlu ada pemaksaan," kata Pramono Anung di gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 25 Oktober 2010.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini juga menyoroti bahwa saat ini jumlah pahlawan di Indonesia sudah terlalu banyak. Maka itu, perlu ada evaluasi pemberian gelar pahlawan.
Mantan Presiden Soeharto memang masuk dalam daftar calon penerima gelar pahlawan yang diusulkan Jawa Tengah. Bapak Pembangunan itu dinyatakan lolos seleksi calon Pahlawan Nasional di Kementerian Sosial.
Selain Soeharto yang diusulkan masyarakat Jawa Tengah, juga ada nama mantan Gubernur DKI Ali Sadikin yang diusulkan dari Jawa Barat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur, Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, dan Pakubuwono X yang juga diusulkan dari Jawa Tengah.
Jadi, Pramono melanjutkan, pemberian gelar pahlawan itu bukan sekadar semata-mata memberikan hadiah atau bagi-bagi dari pemerintah. "Yang pernah jadi presiden sudah mendapatkan penghormatan yang luar biasa," kata Pramono.
Politisi yang akrab disapa Pram ini mengingatkan, bila polemik tentang pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto ini berkepanjangan, maka itu akan kontraproduktif bagi pemerintah.
Justru Pram menilai imbas bergulirnya wacana pemberian gelar bagi mantan penguasa orde baru itu malah merugikan buat keluarga besar Soeharto. "Yang jelas fraksi tidak pernah mengusulkan," jelas dia.(ywn)
PSSI Buka Suara soal Dugaan Pengaturan Skor Bhayangkara FC Vs Persik
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait adanya dugaan match fixing atau pengaturan skor yang terjadi di laga antara Bhayangkara FC lawan Persik Kediri
