- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVAnews - Komisaris Jenderal Ito Sumardi tiba-tiba menyeruak menjadi nama ketiga yang masuk bursa calon Kapolri. Masuknya nama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini diduga berkaitan dengan aspirasi di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintahan.
Namun salah satu Ketua Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, membantah. "Tak ada pembicaraan mengenai itu," kata Priyo di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 4 Oktober 2010.
Golkar, kata Priyo yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, menyilakan Presiden menyampaikan calon Kapolri pilihannya. Sementara ini, sikap Golkar terhadap Ito Sumardi adalah salah satu yang layak untuk menggantikan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
"Pak Ito Sumardi termasuk yang punya track record jelas, sehingga memudahkan kami memberi persetujuan," kata Priyo.
Sementara anggota Komisi III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gayus Lumbuun, juga menilai Ito memenuhi syarat dari segi kepangkatan dan karir. Latar belakang Ito sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal cocok karena beberapa Kapolri sebelumnya berasal dari Kabareskrim.
"Dari jenjang kepangkatan beliau, dia asli bintang tiga. Dalam jabatan itu, dia nggak dinaikkan terlebih dulu, memang asli bintang tiga," ujar Gayus.
Namun Gayus menyatakan, yang harus diperhatikan dari Ito adalah pendeknya masa dia menjabat sebagai Kapolri nanti jika terpilih. Ito akan masuk masa pensiun delapan bulan lagi dari sekarang.
"Presiden harus punya dasar pengajuan untuk memilih orang yang masa jabatan pendek," kata Gayus. "Kepentingan negara ini kan tidak monoton. Dalam pengajuan yang kurang dari satu tahun, harus ada dasar mencalonkan."
Awalnya, hanya ada dua nama yang beredar disebut-sebut calon Kapolri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dan Imam Sudjarwo. Namun kemarin, nama Ito Sumardi muncul setelah Wakil Ketua DPR Pramono Anung memberi petunjuk nama calon Kapolri yang diajukan Presiden merujuk pada rekam jejak Ito. (sj)
Ingat Lagi, Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Kedua Bakal Dihapus
Pemerintah berencana menghapus pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II di seluruh Indonesia per 1 Januari 2025.
