POLITIK

Lima Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak

Provinsi yang menempati jumlah kasus paling banyak adalah Sumatera Utara dengan 26 kasus.

ddd
Rabu, 4 Agustus 2010, 16:52
Poster anti suap dan korupsi
Poster anti suap dan korupsi (ANTARA/Rosa Panggabean)

VIVAnews - Wabah korupsi sudah menjangkiti provinsi-provinsi di tanah air. Umumnya, sektor yang dikeruk oleh para pelaku korupsi adalah sektor keuangan daerah atau APBD.

Berdasarkan hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) 'Trend Korupsi 2010 Semester I', korupsi di semester awal tahun ini sudah terjadi di 27 provinsi.

Provinsi yang menempati jumlah kasus paling banyak adalah Sumatera Utara dengan 26 kasus. Empat besar dibawahnya yaitu, Jawa Barat (16 kasus), DKI Jakarta dan kasus yang terjadi pada pemerintah pusat (16 kasus), Nanggroe Aceh Darussalam (14 kasus), dan Jawa Tengah (14 kasus).

Meski demikian, potensi kerugian negara dengan jumlah paling besar terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di DKI Jakarta.

"Sebesar Rp709,514 miliar dengan 12 kasus," ujar Koordinator Divisi Investigasi Publik ICW, Agus Sunaryanto dalam keterangan persnya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.

Diikuti Lampung sebesar Rp408,382 miliar (7 kasus), NAD sebesar Rp 275,1 miliar (14 kasus), Maluku sebesar Rp118,875 miliar (6 kasus), dan Riau potensi kerugian negaranya mencapai Rp117,75 miliar (3 kasus).

Oleh karena itu, kata Agus, dalam mengantisipasi meningkatnya pengerukan anggaran keuangan di tiap propinsi, perlu peningkatan kapasitas DPRD dalam fungsi pengawasan APBD.

"Selain itu, perlu ada peningkatan ketat menjelang peristiwa-peristiwa politik daerah," tambahnya.

Beberapa kasus APBD dengan potensi kerugian negara sangat besar selama 2010, diantaranya: kasus pembobolan kas daerah Aceh Utara (Rp220 miliar), kasus korupsi APBD di Indragiri Hulu (Rp116 miliar), kasus korupsi kas daerah di Pasuruan Jawa Timur (Rp74 miliar), dan kasus dana otonomi daerah di kabupaten Boven Digoel (Rp49 miliar). (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
bangipul
06/11/2010
hebatkan..... prop. BANTEN gak terendus....
Balas   • Laporkan
SHT
30/09/2010
SUSAH DICEGAH, SUDAH MENJADI PENYAKIT YG TAK TEROBATKAN, BAGAIKAN KARTEL NARKOBA/ MAFIA SEMUA TERORGANISASI KETAT, KALAU TIDAK KENAPA TERJADI DIMANA-MANA?! MUNGKIN BENARĀ² HARUS ADA HUKUM PANCUNG DIDEPAN UMUM, KARENA MEREKA TAK TAKUT MALU APALAGI PENJARA!
Balas   • Laporkan
tedi hariyadi
29/09/2010
Maslh utama negeri ini adlh rekrutmen CPNS/TNI/POLRI/PEGAWAI BUMN yg msh kental KKN/Sogok menyogok. sampai kiamat korupsi tdk akan berkurang bila tdk ada revolusi rekrutmen CPNS/TNI/POLRI/PEGAWAI BUMN.
Balas   • Laporkan
RANGPADANG
05/08/2010
betul pak , pusatnya gayus-gayus yang lain.
Balas   • Laporkan
Beston
05/08/2010
kalau bengkulu peringkat berapa ya???
Balas   • Laporkan
ujang
05/08/2010
telah saatnya hukuman mati bagi seorang koruptor ditegakan
Balas   • Laporkan
jeff
05/08/2010
hehe setuju dgn mas Brahmoyo, banyak BATAK nya mulai dari Gayus Tambunan, C Sinaga, Haposan , dst dst .......SUMUT= Semua Urusan Mesti Uang Tunai. Kalau bisa dipersulit kenapa di permudah.
Balas   • Laporkan
john hendri
04/08/2010
bengkulu blom termasuk ya ??? tlg dunk ICW lebh di chek lg tuk korupsi di Bengkulu
Balas   • Laporkan
indrat
04/08/2010
Kepada anggota ICW saya rasa prov banten tepatnya di kota cilegon jg patut diawasi
Balas   • Laporkan
Brahmoyo
04/08/2010
Penerima Uang dari KORUPTOR dalam menangani KASUS KORUPSI (ADVOKAT) juga terbanyak dari SUMATERA UTARA.....
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id