- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Triwisaksana, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan membantu mengatasi macet Jakarta. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Presiden memanggil instansi terkait dan pemerintah daerah untuk segera duduk bersama untuk mencari solusi kongkrit.
"Presiden sebaiknya segera memanggil Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten untuk membahas kemacetan Ibukota," kata Sani, begitu panggilan Triwisaksana, melalui akun Twitter-nya, Jumat, 30 Juli 2010.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta ini, Ibukota tak perlu dipindahkan dari Jakarta. Solusi kemacetan menurutnya adalah dengan segera mengoperasikan 15 koridor busway, kereta jalur lingkar, subway, monorel, dan pembatasan kendaraan bermotor. "Itu jauh lebih murah," katanya.
Akan tetapi, solusi Sani ini, menurut tiga pakar dari berbagai bidang yang bergabung dalam Tim Visi Indonesia 2033, tak memadai untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang sudah teramat parah.
Ketiga pakar itu adalah Andrinof Chaniago, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia; Jehansyah Siregar, pakar pemukiman dan transportasi dari Institut Teknologi Bandung; dan Tata Mustasya, yang mendapatkan master di bidang ekonomi dari sebuah universitas di Turin, Italia.
"Masalah kemacetan bukan semata-mata bersumber pada teknis transportasi semata," kata Andrinof Chaniago dalam jumpa pers di sebuah restoran di Jakarta, Kamis kemarin. "Tidak cukup hanya dengan membangun jalan tol, menambah jalan, atau mengembangkan mass rapid transit." Lebih jauh, baca di sini. (kd)
Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp 3,35 triliun bagian daerah, atas keuntungan bersih PTFI di tahun 2023.
