- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ketua Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, Chairuman Harahap, menyatakan saatnya Indonesia memisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Model ini telah dipakai di sejumlah negara maju dan berkembang termasuk Malaysia, tetangga Indonesia.
"Sebaiknya dicari lokasi pemerintahan yang jauh dari kesibukan dan hiruk-pikuk urusan bisnis dan perdagangan," kata Chairuman kepada VIVAnews.com.
Chairuman menyarankan agar Indonesia belajar dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia. "Di Amerika, pusat bisnis berada di New York yang macet, dan pusat pemerintahan berada di Washington yang sejuk dan tenang," kata politisi Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo pun sependapat dengan Chairuman. "Jakarta jadi pusat bisnis saja, seperti New York. Sedangkan pusat pemerintahan harus dipindah dari Jakarta," katanya. Sebaiknya, ujar Ganjar, cari kota yang tidak terlalu ramai untuk juga menstimulasi pertumbuhan di kota tersebut.
"Coba lihat Washington. Di sana itu teduh dan tidak bising. Suasananya seperti Salatiga di Indonesia," ujar fungsionaris PDIP itu. Dengan demikian, para pejabat pemerintahan dapat bekerja dengan lebih tenang dan konsentrasi, tanpa harus dipusingkan dengan kemacetan atau hiruk-pikuk yang tidak perlu.
Setali tiga uang dengan AS, Australia dan Malaysia pun menerapkan sistem pemisahan serupa. Chairuman menjelaskan, di Australia, pusat bisnis berada di Sydney dan pusat pemerintahan berada di Canberra. Sementara di Malaysia, pusat bisnis berada di Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan berada di Putrajaya.
Pemisahan semacam ini dinilai Chairuman paling ideal. Menurutnya, pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis akan memunculkan suasana yang berbeda dan jauh lebih kondusif. Situasi Jakarta saat ini terlalu ramai dan semrawut akibat sentra pemerintahan dan sentra bisnis dipusatkan semua di kota yang terbatas ini.
"Akan beda suasananya bila pusat bisnis ada di Jakarta dan pusat pemerintahan ada di Palangkaraya," ujar politisi Golkar itu. Ia menambahkan, biarlah kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung tumbuh menjadi pusat bisnis tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
"Biarlah kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi menyebar di berbagai ibukota provinsi dan kabupaten tanpa mengganggu konsentrasi pemerintah pusat," kata Chairuman.
Ia mencontohkan, Selat Malaka, Selat Makassar, dan Pantai Timur Sumatera pun mestinya dikembangkan menjadi pusat-pusat bisnis dan dibuka untuk jalur lalu-lintas kapal internasional apabila Indonesia serius mengusung rencana pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Namun usul DPR ini sepertinya tidak bersambut dengan pemerintah. Kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tak setuju memindahkan Ibukota. "Kalau Jakarta memang terlalu berat, tapi saya tidak menyarankan untuk dipindahkan," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu di kantor Presiden, kemarin. Solusinya, kata Gamawan, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membereskan segala kesemrawutan di Jakarta sekarang ini. (kd)
Panas Ekstrem Melanda Thailand, 30 Orang Tewas
Thailand mengeluarkan peringatan baru tentang cuaca panas ekstrem dimana pemerintah mengatakan sengatan panas telah menewaskan sedikitnya 30 orang tahun ini.
