- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Desakan agar organisasi Front Pembela Islam dibubarkan semakin kencang. Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera?
PKS ternyata tak setuju wacana pelarangan Front Pembela Islam. Menurut Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan PKS, Agoes Poernomo, lebih penting dilakukan adalah pengusutan kasus hukum oknum anggota FPI.
"Selama polisi tegas tidak perlu jadi organisasi terlarang," ujar Agoes di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juni 2010.
Menurutnya, Presiden SBY tidak perlu ikut turun tangan pada kasus tersebut. Ketegasan aparat kepolisian dinilainya lebih tepat. "Kalau memang kemudian polisi tegas, Presiden tidak perlu sampai turun tangan," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Meski begitu, Agoes menyatakan prihatin dengan aksi pembubaran acara tiga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Banyuwangi. "Kami sendiri menyayangkan tindakan itu. Acara itu kan saat Pak Suhud (Nursuhud, anggota Komisi IX DPR FPDIP) reses, beliau mengundang Bu Ribka dan Rieke, memang acaranya sosialisasi program komisi IX," kata Agoes.
Dan Agoes menilai langkah Ribka melaporkan pada kepolisian sudah tepat. "Sebab ada pembiaran dari aparat," katanya.
Sebelumnya, Front Pembela Islam menyatakan desakan pembubaran organisasi mereka tak memiliki dasar hukum. Menurut Ketua Bidang Nahi Mungkar FPI, Munarman, mereka yang mendesak pembubaran tak mengerti hukum tata negara.
"Kalau dia minta bubarkan ke polisi, itu salah alamat," kata Munarman saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Selasa 29 Juni 2010. "Sayang sekali jika anggota Dewan sampai meminta polisi membubarkan FPI," kata Munarman.
Kemarin, sejumlah politisi mendeklarasikan Kaukus Pancasila yang berisi tuntutan polisi mengusut dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan FPI. Salah seorang anggota Kaukus yakni Ulil Abshar Abdalla bahkan mendesak pembubaran FPI.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, itu menyatakan FPI harus dibubarkan karena sudah melakukan kekerasan secara sistematis. "Masalah membubarkan FPI masih ada keraguan dari pemerintah," kata Ulil di gedung parlemen. "Diperlukan tekanan masyarakat sipil untuk membubarkan," ujarnya, Senin 28 Juni 2010.
Desakan pembubaran FPI muncul setelah Kamis 24 Juni 2010 kemarin, sejumlah anggota FPI bersama massa ormas Islam lainnya membubarkan sebuah acara sosialisasi kesehatan yang diselenggarakan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nursuhud, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka. FPI pusat tidak membantah ada anggotanya yang terlibat dalam aksi itu. (umi)
Nekat Datangi Markas TNI, Mayjen Gadungan Ini Ingin Nitip Kerabat Masuk Akmil
Pria berinsial JJ, mengaku sebagai anggota TNI pangkat Mayor Jenderal ditangkap saat mendatangi Markas Kodam I Bukit Barisan (BB). Ternyata TNI gadungan
