- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan telah melaporkan sebanyak 46 kasus berindikasi tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 46 Kasus itu diduga merugikan negara hingga Rp730,45 miliar dan US$2,23 juta.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2009, disebutkan bahwa BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan terhadap instansi dan kementerian yang berindikasi tindak pidana kepada instansi berwenang.
BPK telah melaporkan sebanyak 20 kasus senilai Rp216,54 milar dan US$315,4 ribu ke Kejaksaan Agung, dan sebanyak 26 kasus senilai Rp513,9 miliar dan US$1,91 juta dilaporkan kepada KPK.
Sementara itu, sampai dengan Semester II Tahun 2009, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang sebanyak 264 kasus senilai Rp30,93 triliun dan US$472,56 juta.
Dari 264 kasus yang diserahkan tersebut, kejaksaan, kepolisian, dan KPK telah menindaklanjuti 147 kasus melalui proses hukum (55,68%) ke dalam proses peradilan. Rinciannya, dalam tahap penyelidikan sebanyak 23 kasus, penyidikan sebanyak 13 kasus, penuntutan sebanyak 12 kasus, putusan sebanyak 41 kasus, pelimpahan kepada Kejaksaan Tinggi dan KPK sebanyak 47 kasus, dan penghentian penyidikan sebanyak 11 kasus.
Dari hasil pemeriksaan, BPK menyatakan disclaimer kepada laporan keuangan Kementerian Kesehatan. BPK menemukan kejanggalan adanya aset bermasalah di kementerian senilai Rp1,2 triliun.
Berikut data perolehan opini dari BPK dari 15 kementerian/lembaga tahun 2009.
1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (WTP)
2. Kementerian Kesehatan (TMP)
3. Kementerian Pendidikan Nasional (WDP)
4. Kementerian Sosial (WDP)
5. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (WDP)
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WTP)
7. Kementerian Perumahan Rakyat (WTP)
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga (WTP).
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (TMP)
10. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (WDP)
11. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (WTP)
12. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (WDP)
13. Arsip Nasional Republik Indonesia (WTP)
14. Perpustakaan Nasional (WDP)
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (WTP)
(umi)
Toyota Fortuner Hybrid Sudah Ada di Diler, Segini Harganya
Toyota Fortuner Hybrid menggunakan mesin diesel berkapasitas 2.800cc.
