- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai hanya terdapat dua dari delapan sampel daerah yang sukses dalam upaya pemekaran daerah di sejumlah provinsi di Indonesia.
"Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK atas program pemekaran daerah menunjukkan bahwa program yang dicanangkan sejak tahun 1999 belum memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua BPK Hadi Purnomo dalam Sambutan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II-2010 di Gedung DPR/MPR, Jaarta, Selasa, 13 April 2010.
Menurut Hadi, BPK menemukan bahwa sebagian Daerah Otonomi Baru (DOB) gagal memenuhi kewajibannya selama masa transisi dari Daerah Induk ke DOB.
Kondisi ini diperkuat adanya indikator kinerja seperti aspek kejahteraan, belanja modal, dan jumlah ketersedian dokter masih dibawah rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Anggota V BPK Sapto Amal Damandari menambahkan sepanjang semester II-2009 BPk memeriksa 8 kabupaten/kota untuk dijadikan sampel penilaian keberhasilan pemekaran wilayah pasca penetapan sebagai DOB. Sejumlah DOB yang dinilai itu diantaranya Kota Cimahi, Banjar, Kabupaten Natuna, da Kota Tanjung Pinang
"Dari delapan sample, hanya dua daerah yaitu Kota Cimahi dan Kota Banjar yang kami nilai cukup memenuhi ketentuan," katanya.
Hadi menuturkan, BPK menilai daerah-daerah lain sampai saat ini belum mampu memenuhi ketentuan menjadi suatu pemerintahan baru.
Belum tercapainya syarat juga disebabkan pencapaian kinerja daerah pemekaran memerlukan keserasian dukungan antara pemerintah pusat dan daerah
antique.putra@vivanews.com
Cara Taspen Perkuat Srikandi Jadi Penggerak Finansial
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menegaskan komitemnnya terus mengoptimalkan peran Srikandi jadi penggerak finansial.
