VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak merasa kalau dirinya menjadi target (sasaran politik) dari proses Panitia Khusus Hak Angket Bank Century DPR. Kalau ditanya soal target ini, ia balik bertanya dari mana alasannya?
"Saya harus pikir dua kali dulu," kata dia dalam bahasa Inggris kepada wartawan asing dalam acara Foreign Press Gathering di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa malam, 9 Maret 2010.
Sri Mulyani tak sependapat bahwa dirinya disebut sebagai target politik. Penyelamatan Bank Century merupakan tugas yang baik dan tulus, sehingga perlu dihargai. Karena, pendapat dia, bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan terkait perilaku kriminal dari manajemen ataupun supervisor bankir dan sebagainya.
Sehingga kalau kebijakan untuk membailout itu ada proses yang dianggap salah, maka prosesnya harus dibuktikan secara hukum. "Itu tidak akan ada masalah selama tidak dicampur masalah politik," kata dia.
Jadi dikaitkan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN P) 2010 Menteri Keuangan tak yakin kalau pembahasan itu tidak dilakukan oleh DPR.
Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak hal-hal yang perlu dibahas terkait program-program prioritas pemerintahan (termasuk yang diterjemahkan dari program partai) untuk dialokasikan anggarannya dalam APBN P. Untuk itu Sri Mulyani berkeyakinan bahwa DPR tidak mungkin mengkhianati kepentingan rakyat itu sendiri.
"Kalau karena hanya masalah itu saya jadi target, saya tidak tahu. Anda harus tanya yang menjadikan saya target. Apa karena saya perempuan? saya rasa bukan," kata dia.
Sri Mulyani pun mengatakan bahwa untuk mereformasi di Kementerian Keuangan itu secara lisan mudah diucapkan, tapi pada kenyataanya tidak. "Sama juga halnya di parlemen, dewan (anggota DPR) bisa saja bicara reformasi tapi apa kemudian mereka bisa menyalahkan saya," kata dia.
hadi.suprapto@vivanews.com
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
