Undang Media Asing, Menkeu Jelaskan Century

VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi malam bicara lebih terbuka kepada media asing dibanding media Indonesia sendiri. Bukan bermaksud membedakan, tapi alasannya ternyata adalah tentang sering ketemu atau tidaknya dengan media asing, sehingga apa yg ada perlu diluruskan.

"Saya kan tidak selalu bertemu dengan Anda (wartawan asing), jadi saya akan jelaskan untuk meluruskan," kata Sri Mulyani dalam forum media asing yang digelar Kementrian Keuangan, Selasa malam, 9 Maret 2010.

Jawaban itu disampaikan untuk memperjelas perihal fenomena politik yang terjadi di Indonesia. Menurut Sri Mulyani, tak seharusnya pemberitaan politik (kasus Century) itu disorot begitu besar dan isunya dikembangkan terus menerus.

"Sebenarnya pengertian ini untuk mengoreksi kegagalan itu dan ini harus dihargai, ini semuanya bisa memandang secara objektif," kata Sri Mulyani.

Seperti diketahui, lanjut Sri Mulyani, proses politik tentang Century memang bisa saja ada imbasnya untuk menyebutkan nama. "Kalau media bisa melihat ini dengan jernih,menyebutkan nama atau tidak, sebenarnya tidak akan ada implikasi kebelakang karena prosesnya ke hukum. Proses hukum sendiri tidak dapat disetir politik," kata dia.

Penjelasan masalah Century itu disampaikan Sri Mulyani secara gamblang kepada wartawan asing karena bukan hanya wartawan lokal yang tertarik dengan berita politik di Indonesia tapi banyak wartawan asing pun penasaran.

Jawaban diperjelas, karena tadi malam dalam acara 'Press Gathering', oleh wartawan asing dari beberapa pertanyaan yang terlontar, Sri Mulyani sempat ditanya dua kali soal masalah politik.

Sri Mulyani pun meyakinkan bahwa proses penyelenggaraan negara akan tetap berjalan. RAPBN P 2010, telah diajukan dan DPR diharap bisa membahas dengan dirinya karena banyak alokasi dana program prioritas pemerintah termasuk program partai yang ikut di dalamnya.

Ia juga sempat mengatakan bahwa memang secara undang-undang, sistem pemerintahan di Indonesia itu unik. Seharusnya, secara undang-undang sistemnya itu ada secara presidensial tapi dalam pengambilan keputusannya itu ada keterlibatan parlementer.

"Indonesia is always noise, always messy, but policy is always preville," kata dia.

antique.putra@vivanews.com

Safari Ramadan di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah 2.000 Paket Sembako
Yusril Ihza Mahendra dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Yusril Sebut Gugatan 03 Buat Adegium 'Vox Populi Vox Dei' Kehilangan Makna

Menurut Yusril, rakyat sebagai pemilih di Pilpres 2024 menentukan sendiri pasangan 02 Prabowo-Gibran.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024