VIVAnews - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai langkah pemerintah mengambaikan rekomendasi hasil sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan hasil akhir Pansus Hak Angket PT Bank Century Tbk, merupakan pelecehan demokrasi.
"Termasuk, melecehkan penegakkan supremasi hukum," kata juru bicara Partai Hanura RJ Soehandoyo kepada VIVAnews di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2010.
Selain itu, dia menambahkan, tidak diindahkannya keputusan sidang paripurna yang telah memenangkan opsi C bahwa dana talangan (bailout) Century bermasalah dan harus diselesaikan di jalur hukum merupakan pelecehan terhadap pertanggungjawaban moral sebagai seorang pemimpin kepada rakyat dan bangsanya.
Pernyataan Partai Hanura tersebut, kata Soehandoyo, adalah untuk menanggapi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disampaikan melalui pidato kepresidenan belum lama ini, yang ternyata berbeda dengan putusan Dewan Perwakilan Rakyat.
antique.putra@vivanews.com
Ditanya Kontrak STY, Erick Thohir Sebut Sepakbola Indonesia di Jalur yang Tepat
Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
