VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah pada para pihak yang diduga bertanggungjawab dalam kasus Bank Century.
Khususnya, Boediono dan Sri Mulyani. Menurut dia, opsi C yang diputus dalam rapat paripurna tak harus mengnonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani.
"Ya belum tentu, proses hukum yang akan tentukan," kata dia usai memimpin rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 4 Maret 2010 dini hari.
"Kalau sudah jadi tersangka ada aturan mainnya," lanjut Marzuki Alie.
Sebelumnya, anggota Pansius Century dari Partai Hanura, Akbar Faisal meminta Boediono dan Sri Mulyani nonaktif.
Kata dia, pasca putusan paripurna, kasus Century akan dilanjutkan ke proses hukum.
Terkait itu, kata Akbar, perlu adanya sikap terhormat dan negarawan, khususnya dari Boediono dan Sri Mulyani.
"Untuk menyikapi dan mempertimbangkannya untuk sementara waktu dinonaktifkan agar tidak mengganggu proses pemeriksaan oleh penegak hukum," tambah dia.
Pertanyaan apakah siap mengundurkan diri diajukan wartawan pada Sri Mulyani, kemarin.
Namun, Bu Menkeu tak menjawabnya. "Sudah ya," kata dia, lalu berlalu.
Sebelumnya, Sri Mulyani mempertanyakan apa pelanggaran yang dilakukannya sebagai Ketua Ketua KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] dan KK [Komite Koordinasi]. "Kalau boleh tahu saya melanggar apa," kata dia usai rapat reformasi birokrasi di Istana Wapres, Rabu 3 Maret 2010.
Sementara, Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Julian Pasha, menepis isu rencana pengunduran diri Wapres Boediono yang mencuat jelang rapat paripurna Century.
"Saya pastikan itu tidak ada. Jadi nggak benar kalau ada pernyataan yang disebutkan mengundurkan diri. Saya pastikan itu tidak benar," kata Julian di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Selasa 2 Maret 2010.
Kenaikan Tarif Cukai Disarankan Moderat Menyesuaikan Inflasi agar Tidak Suburkan Rokok Ilegal
Tarif cukai yang naik secara terus menerus dinilai memberatkan pelaku usaha dan membuat rokok ilegal semakin subur.
