250 BEM Dikuasai PMII Ikut Aksi 28 Januari

VIVAnews - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyerukan kader-kadernya yang memimpin badan eksekutif mahasiswa setanah air untuk ikut demonstrasi 27-28 Januari 2010. Aksi dipusatkan di lembaga eksekutif dan legislatif di masing-masing daerah.

"Kami menyerukan kepada seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menyebar di seluruh penjuru tanah air dan berada di bawah kordinasi Jaringan Perguruan Tinggi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) agar melakukan aksi kritis secara serentak terhadap pemerintahan SBY-Boediono pada tanggal 27-28 Januari 2010," ujar Juru Bicara PB PMII, Dendy Zuhairil Finsa, dalam siaran persnya.

Ada sekitar 250 BEM yang dikuasai oleh PMII akan siap turun ke jalan dalam bentuk kontrol dan kritik terhadap pemerintahan SBY-Boediono pada tanggal 28 januari 2010 nanti. "Dan akan berlanjut secara terus menerus apabila pemerintahan ini tidak berpihak pada masyarakat," ujarnya.

100 hari pemerintahan SBY-Boediono dianggap tidak memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat, dan tidak ada terobosan-terobosan baru dalam 100 hari kerja kabinet Indonesia bersatu II. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPT PB PMII di saat konpersi pers di Salemba. "Kami melihat pemerintahan SBY-Boediono yang tergabung dalam kabinet Indonesia bersatu II masih stagnan,“ ujar Dendy.

Dendy Zuhairil Finsa juga menyatakan, masih banyaknya makelar kasus (markus) di dalam institusi penegak hukum Indonesia. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang belum terkuak sampai ke akar-akarnya, yang menunjukkan bahwa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II belum maksimal untuk membuat pemerintahan yang bersih (good governance).

Masyarakat juga tidak menerima perubahan yang berarti, baik untuk kehidupan mereka, seperti harga sembako tidak sesuai dengan pendapatan mereka sehari-hari. Penguatan ekonomi riil atau usaha kecil menengah hanya sebatas jargon dan tidak menyentuh langsung masyarakat, karena susahnya masyarakat untuk mengakses program-program tersebut.

“Yang harus dingat oleh pemerintah SBY-Boediono bahwa prinsip negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya pemerintah yang menjalankan mandat rakyat jangan sampai lupa untuk melayani masyarakat dengan jujur dan amanah,” ujar Juru Bicara organisasi yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama itu.

KPU Sebut Gugatan Ganjar-Mahfud yang Singgung Jokowi Salah Sasaran
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro

Indonesian Students Victim of Germany Human Trafficking Mostly In Debt

The Indonesian police have uncovered many students who have become victims of an international human trafficking network to Germany, where they are trapped in debt.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024