VIVAnews - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menyerukan kader-kadernya yang memimpin badan eksekutif mahasiswa setanah air untuk ikut demonstrasi 27-28 Januari 2010. Aksi dipusatkan di lembaga eksekutif dan legislatif di masing-masing daerah.
"Kami menyerukan kepada seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menyebar di seluruh penjuru tanah air dan berada di bawah kordinasi Jaringan Perguruan Tinggi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) agar melakukan aksi kritis secara serentak terhadap pemerintahan SBY-Boediono pada tanggal 27-28 Januari 2010," ujar Juru Bicara PB PMII, Dendy Zuhairil Finsa, dalam siaran persnya.
Ada sekitar 250 BEM yang dikuasai oleh PMII akan siap turun ke jalan dalam bentuk kontrol dan kritik terhadap pemerintahan SBY-Boediono pada tanggal 28 januari 2010 nanti. "Dan akan berlanjut secara terus menerus apabila pemerintahan ini tidak berpihak pada masyarakat," ujarnya.
100 hari pemerintahan SBY-Boediono dianggap tidak memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat, dan tidak ada terobosan-terobosan baru dalam 100 hari kerja kabinet Indonesia bersatu II. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPT PB PMII di saat konpersi pers di Salemba. "Kami melihat pemerintahan SBY-Boediono yang tergabung dalam kabinet Indonesia bersatu II masih stagnan,“ ujar Dendy.
Dendy Zuhairil Finsa juga menyatakan, masih banyaknya makelar kasus (markus) di dalam institusi penegak hukum Indonesia. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang belum terkuak sampai ke akar-akarnya, yang menunjukkan bahwa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II belum maksimal untuk membuat pemerintahan yang bersih (good governance).
Masyarakat juga tidak menerima perubahan yang berarti, baik untuk kehidupan mereka, seperti harga sembako tidak sesuai dengan pendapatan mereka sehari-hari. Penguatan ekonomi riil atau usaha kecil menengah hanya sebatas jargon dan tidak menyentuh langsung masyarakat, karena susahnya masyarakat untuk mengakses program-program tersebut.
“Yang harus dingat oleh pemerintah SBY-Boediono bahwa prinsip negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya pemerintah yang menjalankan mandat rakyat jangan sampai lupa untuk melayani masyarakat dengan jujur dan amanah,” ujar Juru Bicara organisasi yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama itu.
VIVA.co.id
28 Maret 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Wakil Presiden RI, Maruf Amin menanggapi lima jemaah umrah asal Indonesia yang dikabarkan diamankan di Arab Saudi karena diduga melanggar hukum. Menurut dia, pemerintah.
Suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Timah.
Finsensius Mendrofa kuasa hukum dari Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD Aiman Witjaksono mengklaim kalau kasus aparat tak netral diihentikan. HP diambil ke Polda Metro Jaya
Menurut SBY, terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai pemimpin RI lima tahun ke depan karena kehendak rakyat.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lagi tersangka baru kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah. Salah satunya suami Sandra Dewi.
Selengkapnya
VIVA Networks
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan di GT Halim: Saya Tanggung Jawab Beli Semua Mobil Korban
100KPJ
2 jam lalu
Sopir truk berinisial MI siap bertanggung jawab atas Kecelakaan beruntun yang mengerikan terjadi di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur, melibatkan beberapa unit mobil
Istilah "insecure" erat kaitannya dengan tingkat percaya diri seseorang, yang merupakan perasaan yang dapat berubah sesuai dengan situasi yang dialami. Apakah ini dosa?
Shin Hyun Been dan Moon Sang Min dikonfirmasi akan membintangi drama Korea terbaru bergenre romantis bertajuk Cinderella at 2 AM, yang dijadwalkan tayang pada tahun 2024.
Deretan Alat Musik yang Biasa Digunakan Untuk Keliling Bangunkan Sahur saat Ramadan
JagoDangdut
36 menit lalu
Mulai dari keliling kampung dengan membawakan bedug dan alat musik lainnya, ada juga yang melakukannya hanya dengan lewat pengeras suara di mesjid....
Selengkapnya
Isu Terkini