VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyatakan keprihatinannya terhadap etika para anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyatakan para anggota parlemen itu masih wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Sikap keras anggota Pansus, yang salah satunya dari Partai Golkar, kata Akbar, itu merupakan sikap anggota Pansus yang ingin memberikan partisipasi yang penuh untuk menyelesaikan masalah Century. ”Ingin menggali informasi yang dapat dijadikan dasar penyelesaian masalah Century. Saya kira sikap kritis semacam itu adalah sikap yang wajar. Sejauh sikap kritis itu dilengkapi dasar yang kuat,” kata Akbar di Solo, Selasa 19 Januari 2010.
Soal kritik SBY tentang sikap Anggota Pansus, Akbar menilai, itu hanya masalah gaya masing-masing anggota Pansus saja. ”Mungkin itu dianggap kurang sesuai dengan nilai budaya yang selama ini ada. Tetapi saya pikir yang terpenting adalah substansi dan komunikasi yang masih tetap
bisa jalan,” ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Akbar menilai masalah Bank Century belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat tentang ke mana uang Rp 6,7 triliun itu. Uang tersebut, lebih pantas dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
”Untuk memperoleh keterangan sejelas-jelasnya tentang masalah Bank Century, Golkar memberikan kesempatan pada anggotanya di Pansus untuk menyelesaikannya secepat-cepatnya,” kata Akbar. Menurut Akbar, kinerja Pansus yang keras untuk bisa dipahami, karena tujuannya untuk menyelesaikan masalah Cantury secepat mungkin.
”Karena masih banyak masalah bangsa yang lain, yang juga membutuhkan penyelesaian, jangan sampai waktu kita habis untuk masalah Century saja,” ujarnya.
Laporan Fajar Sodiq
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
