POLITIK

RPP Penyadapan

Hakim MK: Alasan Pemerintah Tak Logis

"RPP yang mengatur tidak boleh membonsai kewenangan KPK dalam hal pemberantasan korupsi."

ddd
Senin, 14 Desember 2009, 16:44
Hakim konstitusi Mahfud MD dan Akil Mochtar
Hakim konstitusi Mahfud MD dan Akil Mochtar (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Hakim Konstitusi, Akil Moctar menyatakan alasan pemerintah mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan tidak logis. Dia mengatakan alasan pemerintah supaya tidak terjadi saling sadap antar institus sangat sumir.

"Ada hiding di balik ini, secara sistematis mau mengeroyok KPK," kata Akil Moctar ketika menerima perwakilan Koalisi Menolak RPP Penyadapan di gedung MK, Jakarta, Senin 14 Desember 2009.

Menurut Akil, lembaga pemberantasan korupsi di negara lain semua diberi kewenangan untuk menyadap. "RPP yang mengatur tidak boleh membonsai kewenangan KPK dalam hal pemberantasan korupsi," kata mantan politisi Golkar itu.

Dia mengatakan penyadapan KPK itu sifatnya khusus. Penyadapan, kata dia, merupakan tindakan pro justisia yang tidak bisa diatur oleh Menkominfo. "Kalau PP-nya keluar, KPK tidak tunduk terhadap itu," kata dia. "Kewenangan KPK diatur UU yang yang lebih tinggi dari PP."



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog