VIVAnews - Komisi Hak Asasi Manusia menilai bahwa korupsi adalah pelanggaran HAM. Karena anggaran yang diharuskan untuk rakyat justru dinikmati oleh orang yang tidak berhak.
"APBN itu disalurkan untuk memenuhi hak rakyat akan kesehatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya," kata komisioner Komnas HAM, Joni Simanjuntak, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 20 November 2009.
Joni mengaku saat ke KPK dia bertemu dengan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Direktur Penyidikan Sadei Husein. Menurutnya, dalam pertemuan itu dibahas mengenai kerjasama KPK dan Komnas HAM.
"Kami juga membahas bagaimana mempercepat pelaporan korupsi di daerah yang selama ini belum bisa terungkap," jelasnya.
Joni menjelaskan, selama 2009 Komnas HAM menerima 10 laporan mengenai kasus korupsi. Laporan itu, lanjut Joni, kemudian langsung diteruskan KPK. Menurut KPK, laporan korupsi yang berasal dari Komnas HAM sudah ada yang ditindaklanjuti. Contohnya dugaan korupsi di Kabupaten Talaud.
Neta Pamer Mobil SUV Baru Rp200 Jutaan
Neta, pabrikan mobil listrik asal China, memperkenalkan empat model Neta L di pasar domestiknya. SUV berdesain modern ini menarik perhatian dengan teknologi canggih dan j
