Sumber :
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id - Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap tak lagi penting pengelompokan partai politik berdasarkan dua koalisi besar: Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Indonesia (KIH).
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa faktanya, pengelompokan KMP atau KIH tak signifikan lagi di Parlemen. Partai-partai dalam KMP yang diasumsikan pengkritik paling keras Pemerintah ternyata kadang mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya,
Baca Juga :
Pesta Narkoba, Politikus PAN Ditangkap BNN
"Rasanya cair, tidak berjarak. Justru terkadang di rapat komisi, partai pendukung Pemerintah, kritiknya lebih keras dan pedas," kata Yoga melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id pada Kamis, 3 September 2015.
Yoga menjelaskan prinsip dasar kerja Parlemen, yakni legislasi atau penyusunan undang-undang, penganggaran keuangan negara, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Artinya, partai politik dalam KMP atau KIH, wajib menjalankan seluruh tugas dan fungsi utama itu.
Usaha menjalankan tugas dan fungsi DPR itu selalu berjalan dinamis. KMP tak melulu menolak atau menentang kebijakan Pemerintah. Begitu pula KIH tak selalu menyetujui setiap keputusan Presiden.
"Pembelahan blok politik KMP atau KIH tidak signifikan dirasakan di DPR, karena seluruh anggota DPR wajib menjalankan tugas dan fungsinya dalam legislasi, budgetting (penganggaran), dan pengawasan," ujarnya.
Situasi yang tak lagi dibatasi sekat-sekat KMP atau KIH itu, menurut Yoga, membuktikan bahwa pertentangan politik akibat Pemilu Presiden tahun 2015 sudah selesai. "Sekarang kita mesti bangun konfigurasi politik baru yang lebih sejuk tanpa gaduh, yang tetap korektif kritis tanpa kehilangan substansi, yang demokrasi tanpa kehilangan jati diri partai politik."
Meski begitu, Yoga memastikan PAN berkomitmen tetap menjaga hubungan baik dengan KMP yang disebutnya partai-partai di luar pemerintahan. Bagi PAN, berada di dalam dan di luar pemerintahan adalah pilihan posisi politik partai. "Sama-sama mulianya demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
PAN mengumumkan bergabung dan mendukung Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang, 2 September 2015. Sang Ketua Umum, Zulkiefli Hasan, menjelaskan langsung sikap politik partainya bersama Presiden Joko Widodo dan didampingi Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.
Zulkiefli menjelaskan secara normatif alasan partainya bergabung dengan Pemerintah dan berarti menjadi bagian dari KIH, gabungan partai politik penyokong Presiden. Menurutnya, motivasi PAN mendukung Pemerintah adalah semata pertimbangan ingin membantu mengatasi ancaman krisis ekonomi pada Indonesia.
Dia menolak PAN disebut PAN meninggalkan KMP. Katanya,
Menurut Zulkiefli, ada persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan, yakni perekonomian global yang memengaruhi perekonomian nasional. Semua pihak, termasuk partai politik, begitu juga PAN, bertanggung jawab membantu Pemerintah mengatasi ancaman krisis itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Usaha menjalankan tugas dan fungsi DPR itu selalu berjalan dinamis. KMP tak melulu menolak atau menentang kebijakan Pemerintah. Begitu pula KIH tak selalu menyetujui setiap keputusan Presiden.
