Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Partai Golkar mengoreksi istilah "bergabung" yang digunakan media massa untuk menyebut sikap politik mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
Menurut politikus Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, pada dasarnya kurang tepat disebut partai politik (parpol) tertentu mendukung Pemerintah dan partai politik lain menolak atau merongrong Pemerintah.
Baca Juga :
Pesta Narkoba, Politikus PAN Ditangkap BNN
Parpol yang tergabung dalam , ditegaskan Rambe, sama-sama mendukung Pemerintah.
"Tidak ada yang bergabung atau enggak bergabung, semua mendukung pemerintah. Hari gini enggak bicara bergabung atau enggak," kata Rambe ketika ditemui di kompleks Parlemen di Jakarta pada Rabu, 1 September 2015.
Menurut Rambe, tidak logis jika dipakai istilah bergabung, karena partai-partai yang dikenal sebagai oposisi masih bisa masuk ke pemerintahan. Misalnya, kader-kader parpol dalam KMP yang terpilih sebagai kepala daerah, yang berarti juga bagian dari Pemerintah.
"Buktinya ada gubernur (dari partai oposisi) mau. Contohnya seperti partai saya, ada yang terpilih sebagai bupati. Apakah kemudian dia beroposisi terhadap pemerintah. Kan enggak mungkin," ujar Rambe.
Setiap kebijakan yang ditempuh KMP pun, katanya, dalam rangka mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. KMP mendukung pemerintahan dalam koridor untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami kan dukung pemerintah dalam koridor ini. Kita tidak bisa cocok kalau, misalnya, koridornya salah," kata Rambe. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Rambe, tidak logis jika dipakai istilah bergabung, karena partai-partai yang dikenal sebagai oposisi masih bisa masuk ke pemerintahan. Misalnya, kader-kader parpol dalam KMP yang terpilih sebagai kepala daerah, yang berarti juga bagian dari Pemerintah.
