- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membagi delapan capim terpilih ke dalam empat kompetensi, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan bidang supervisi, koordinasi, dan monitoring.
Pembagian empat kategori itu berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari para capim. Namun, dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan di DPR nanti, Komisi III DPR RI tidak akan terikat dengan pembagian itu
"Saya kira Komisi III tidak akan terikat dengan pembidangan itu," kata Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani di Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2015.
Artinya, Komisi III bisa saja meloloskan dua calon pimpinan dari satu bidang yang sama, atau juga sebaliknya. Menurut Arsul, hal itu tergantung hasil uji kelayakan dan kepatutan calon di DPR.
"Bukan nama-nama mengejutkan kalau misalnya si A atau B dipilih karena tiap orang sudah ada plus-minusnya," ujar Arsul.
Secara pribadi, politisi PPP ini menginginkan pimpinan KPK yang punya sikap yang baik dan tenang, agar tidak menimbulkan kegaduhan hukum.
"Saya ingin yang sikap dan tindakannya baik, tenang, jadi tidak perlu timbulkan kegaduhan hukum."
Sebelumnya, Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengaku akan berkomunikasi dengan DPR untuk menjelaskan ihwal klasifikasi delapan calon yang lolos. Pansel memilih delapan nama itu berdasarkan kemampuan di bidang pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi koordinasi monitoring.
Dia mengatakan, klasifikasi pimpinan itu dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa KPK membutuhkan pimpinan yang memiliki kapabilitas, seperti empat kategori itu. Dia mengaku mengetahu bahwa DPR memang tak menguji kelayakan dan kepatutan berdasarkan klasifikasi kompetensi itu.
"DPR punya hak untuk tidak melihat empat (klasifikasi dari Pansel). Tapi kami punya usulan," kata Destry.
(mus)
