- Fajar Sodiq/Solo
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, praktik politik uang tak mungkin hilang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Bahkan, negara maju juga tak bisa menghilangkan praktik yang selalu saja terjadi dalam Pesta Demokrasi tersebut.
"Money politik nggak mungkin hilang. Piye carane sampean ngilangi politik uang? Tidak ada, negara Denmark yang paling bagus aja tidak bisa menghilangkan. Nggak mungkin," ujar Ganjar usai melantik lima Pejabat Bupati/Walikota di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Rabu, 5 Agustus 2015.
Ganjar menyatakan, ia telah lama membahas soal politik uang saat ia masih duduk di Komisi II DPR RI. Saat itu, Politisi PDI Perjuangan itu telah mengusulkan agar istilah money politic dilegalkan sesuai kesepakatan bersama. Dengan ketentuan besaran indeks nominalnya disepakati bersama.
"Misalnya, indeksnya Rp10 ribu. Maka kalau ngumpulkan orang itu bukan money politic, disepakati Rp10 ribu itu untuk transportasi. Tapi (waktu itu) nggak ada yang setuju," ujar Ganjar.
Dalam pembahasan itu ada yang mengusulkan agar indeks tersebut diganti yang lain, seperti barang misalnya. "Kalau bantu kambing gamana? Kambing kan masuk gratifikasi, masuknya suap namanya. Makanya tidak bisa," ujarnya menambahkan.
Menurut Ganjar, ada satu pola yang paling ampuh mengubah image money politic yang biasa terjadi. Seorang calon harus berani melakukan pola kampanye cerdas, yakni melalui debat tematik dengan masyarakat.
"Umpama di Solo tentang penyelesaian pasar tradisional, ngomong sama pedagang eks Klewer, bagaimana menyelesaikan itu. maka pedagang akan nanya dan berdebat. Masalah kekeringan di Kebumen, bagaimana menyelesaikan banjir dengan ketemu sama petani. Maka itu bisa ngurangi ongkos politik dengan suap," ujarnya menerangkan.
Pola kampanye yang demikian akan sangat efektif mengajarkan masyarakat berpikir cerdas tanpa harus melalui ongkos politik yang mahal. Termasuk calon tak perlu memberikan suap tapi bisa mengajak untuk menolak money politic.
"Tapi sekarang kan spanduknya kan nggak gitu, di sini siap terima (uang politik)."
(mus)
Awas, Terima Politik Uang Bisa Terjerat Pidana
Pada pemilu sebelumnya, hanya pemberi yang terkena ancaman pidana.
